Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga beras melalui peran aktif pemerintah daerah. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya optimalisasi tujuh saluran distribusi beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diharapkan dapat mencegah gejolak harga yang berdampak pada masyarakat.

Saluran Distribusi Kunci untuk Stabilisasi Harga

Pemda diminta memaksimalkan penyaluran beras melalui beberapa kanal utama, yaitu:

• Pengecer di pasar tradisional
• Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih
• Gerakan Pasar Murah (GPM) dan *outlet* pangan binaan pemda
• Distribusi melalui BUMN
• Instansi pemerintah
• Rumah Pangan Kita (RPK) milik Perum Bulog
• Toko modern dan swalayan

Daerah dengan Kenaikan Harga Signifikan

Tito menyoroti sejumlah wilayah yang mengalami lonjakan harga beras di atas 2%, antara lain Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah. Selain itu, terdapat 16 daerah lain dengan kenaikan lebih dari 1%. Untuk mengatasi hal ini, operasi pasar rutin maupun khusus akan digencarkan di lokasi-lokasi tersebut.

Inflasi Nasional dan Faktor Pendukungnya

Data inflasi September 2025 menunjukkan angka 2,65% secara *year-on-year*. Kenaikan ini tak lepas dari kontribusi beberapa komoditas, seperti emas, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Meski demikian, pemerintah tetap fokus menjaga kestabilan harga pangan pokok, terutama beras, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.