Industri motor listrik Tanah Air masih menanti kepastian nasib program subsidi dari pemerintah. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar wacana, melainkan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong peralihan ke kendaraan ramah lingkungan.

Subsidi Motor Listrik 2025: Antara Harapan dan Realisasi

Budi Setiyadi, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), mengungkapkan bahwa rencana subsidi untuk tahun 2025 belum juga terealisasi, meski pembicaraan tentang hal ini sudah bergulir sejak awal tahun.

“Informasi mengenai subsidi ini sebenarnya sudah disampaikan Kementerian Perindustrian sejak awal 2025, bahkan sempat disebutkan juga oleh Pak Airlangga,” jelas Budi kepada Kompas.com (25/8/2025).

Pabrik motor listrik Alva berada di Kawasan Delta Mas, Cikarang.

“Ini bukan sekadar isu, tapi memang perlu waktu dan proses untuk implementasinya,” tambahnya.

Proses Pengambilan Keputusan di Tangan Pemerintah

Aismoli telah beberapa kali dilibatkan dalam diskusi dan menyampaikan masukan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Kebijakan seperti ini membutuhkan keputusan dari pimpinan tertinggi, seperti Presiden atau Menko Perekonomian yang diberi mandat. Dulu, Pak Luhut yang memimpin percepatan kebijakan ini. Sekarang, kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Budi.

Keseruan pengunjung Jakarta Fair 2023 yang mencoba melakukan cek penerima subsidi motor listrik Rp 7 juta dari pemerintah

Dampak Penundaan Subsidi pada Industri

Tidak adanya subsidi tahun ini ternyata memengaruhi penjualan. Menurut Budi, situasi ini membuat banyak produsen berada dalam ketidakpastian.

“Kalau dari awal pemerintah menyatakan tidak ada subsidi, industri pasti sudah menyiapkan strategi lain. Namun, karena masih ada harapan subsidi kembali, banyak yang memilih menunggu,” jelasnya.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa dukungan pemerintah tidak melulu harus berupa subsidi tunai.

Alternatif Insentif Selain Subsidi Langsung

Beberapa insentif fiskal sudah berlaku, seperti pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Namun, insentif non-fiskal juga tak kalah penting, seperti pembebasan aturan ganjil-genap atau fasilitas dari pemerintah daerah yang bisa mendorong minat masyarakat terhadap motor listrik.

Puluhan pengemudi ojek online menjajal motor listrik rakitan lokal, Davigo, dari Jakarta ke Bandung tanpa ngecas.

Manfaat Jangka Panjang bagi Negara

Budi menilai, percepatan adopsi motor listrik bisa memberikan keuntungan ganda, salah satunya mengurangi beban subsidi BBM yang selama ini membebani APBN.

“Jika motor listrik digunakan secara masif di berbagai daerah, konsumsi BBM pasti turun. Artinya, negara bisa menghemat anggaran dan mengalokasikannya untuk program lain yang lebih prioritas,” ucapnya.

Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian kapan subsidi akan kembali digulirkan. Aismoli berharap keputusan segera diambil agar industri bisa bergerak dengan lebih pasti.