Aksi “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II” Ditunda, BEM SI Siapkan Unjuk Rasa Awal September

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan menunda rencana unjuk rasa bertajuk *”Indonesia (C)emas 2025 Jilid II”* yang semula akan digelar Jumat (29/8/2025). Aksi tersebut dijadwalkan ulang pada awal September 2025, meski tanggal pastinya masih akan dibahas lebih lanjut.

Penundaan dan Persiapan Lanjutan
Fatin Humairo’, Koordinator Forum Perempuan BEM SI wilayah BSJB (BEM se-Jabodetabek dan Banten), mengonfirmasi penundaan ini namun belum merinci lokasi dan waktu pasti aksi. *”Masih akan dimusyawarahkan lagi,”* ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/8/2025).

Unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa pada 28 Juli 2025, di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro sempat menerima 11 poin tuntutan mahasiswa. Namun, menurut Fatin, pemerintah dinilai tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan serius. *”Kami merasa perlu turun ke jalan lagi karena isu-isu ini masih belum terselesaikan,”* tegasnya.

Kilas Balik Aksi Sebelumnya
Pada aksi *”Indonesia (C)emas 2025″* di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Wamensesneg Juri Ardiantoro hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dan Mensesneg Prasetyo. Saat itu, Juri menandatangani bundel tuntutan mahasiswa sebagai bentuk komitmen pemerintah. *”Semua aspirasi akan dikaji dan ditindaklanjuti jika sesuai kepentingan bersama,”* janjinya.

Namun, mahasiswa menilai respons pemerintah selama ini tidak memadai, sehingga mendorong mereka untuk kembali beraksi.

11 Tuntutan Utama Mahasiswa dalam Aksi “Indonesia (C)emas 2025”

1. Penolakan politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
2. Revisi pasal bermasalah dalam RUU dan libatkan publik dalam pembahasan.
3. Transparansi perjanjian bilateral demi kepentingan ekonomi nasional.
4. Audit izin pertambangan, akui hak adat, dan berantas penambangan ilegal.
5. Batalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan buka data tentara sesuai MoU Helsinki.
6. Hentikan pembangunan pengadilan militer di lingkungan kampus.
7. Tolak UU TNI dan segala bentuk intimidasi terhadap sipil.
8. Berikan kebebasan dan transparansi bagi tersangka aktivis.
9. Larang promosi LGBT dan buat regulasi tegas sesuai nilai agama/budaya.
10. Hapus praktik rangkap jabatan sipil-militer yang merusak profesionalisme birokrasi.
11. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Aksi sebelumnya juga diwarnai dengan pembacaan puisi, nyanyian lagu *Tanah Air*, dan penyalaan lilin sebagai simbol perlawanan. Kini, BEM SI bersiap mengulang tekanan mereka dengan harapan pemerintah lebih serius menanggapi tuntutan tersebut.