Kunjungan Kerja Komisi XI ke Australia di Tengah Demo Tunjangan DPR

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengklarifikasi bahwa kunjungan kerja ke Canberra dan Sydney telah direncanakan jauh sebelum demonstrasi menentang kenaikan tunjangan anggota dewan merebak di Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK untuk memperkuat sektor keuangan.

Agenda Sudah Dijadwalkan Sebelum Demo Berkembang

“Jadwal ini sudah fix sebelum aksi demonstrasi terjadi di Jakarta,” tegas Misbakhun saat dihubungi media pada Sabtu (31/8/2025). Ia menekankan bahwa Panja memiliki tenggat waktu hingga 8 September 2025 untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI didampingi perwakilan dari Bank Indonesia (BI), BPK, OJK, Kementerian Keuangan, serta Bank BNI dan Bank BTN. “Kami mengunjungi Canberra dan Sydney,” ujarnya.

Bertemu Dubes RI dan Mahasiswa LPDP di Canberra

Di Canberra, rombongan bertemu dengan Duta Besar RI serta mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Menurut Misbakhun, LPDP sebagai pengelola dana abadi di bawah Kementerian Keuangan menjadi fokus evaluasi.

“Kami ingin memastikan penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai program dan mengidentifikasi kendala yang ada,” jelas politikus Golkar itu.

Selain itu, Komisi XI juga mengunjungi Australian National Audit Office (ANAO) untuk mengevaluasi kerja sama dengan BPK RI, khususnya dalam pertukaran informasi dan pelatihan.

Kunjungan ke Kantor BNI di Sydney

Di Sydney, kunjungan difokuskan pada kantor perwakilan Bank BNI yang baru beroperasi kurang dari setahun. Misbakhun mengungkapkan, transaksi batubara di Australia mencapai AUD 2 miliar, sementara sektor pendidikan dan pariwisata menyumbang AUD 1,45 miliar.

“Ada lima konglomerat Indonesia dengan lebih dari 10 konsesi tambang. Ini peluang besar bagi BNI untuk meningkatkan layanan,” tambahnya.

Demonstrasi Tunjangan DPR yang Meluas

Sementara itu, aksi protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus 2025 dan semakin meluas setelah insiden tewasnya seorang demonstran, Affan, pada 28 Agustus. Gelombang demonstrasi kemudian menjalar ke berbagai kota seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar, disertai bentrokan dan pembakaran fasilitas umum, termasuk Kantor Gubernur Jawa Timur.