Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kerja sama dengan 44 pemerintah daerah (pemda) dan tiga perguruan tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kolaborasi ini bertujuan memfasilitasi penggunaan sementara lahan dan gedung untuk program Sekolah Rakyat Rintisan tahun ajaran 2025/2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa lokasi yang dipinjam tersebar di berbagai wilayah, dengan mayoritas berada di Jawa. “Total ada 44 pemda, mencakup provinsi, kabupaten, dan kota, plus tiga universitas. Sebarannya cukup merata,” ujarnya usai acara penandatanganan di Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Bersifat Sementara Sampai Pembangunan Rampung

Gus Ipul menekankan bahwa penggunaan fasilitas ini hanya bersifat sementara. Setelah pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat selesai, aset akan dikembalikan kepada pemiliknya. “Rencananya, konstruksi permanen akan dimulai September ini oleh Kementerian PUPR,” tambahnya.

Saat ini, Kemensos sedang mempersiapkan kelengkapan administratif dan teknis sebelum memulai pembangunan. “Proses baru bisa berjalan setelah semua persyaratan terpenuhi, termasuk kepastian status lahan. Jika sudah *clear and clean*, barulah pembangunan dimulai,” jelas Gus Ipul.

Target Operasional dan Tenaga Pendidik

Peminjaman lahan direncanakan berlangsung minimal satu tahun, dengan opsi perpanjangan jika diperlukan. Gus Ipul memastikan, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025, menampung lebih dari 9.700 siswa.

Tahap pertama meliputi pembukaan 63 sekolah pada 14 Juli 2025, diikuti oleh sisanya di akhir bulan. Lebih dari 4.000 tenaga pendidik dan kependidikan akan terlibat, termasuk 1.554 guru, 53 kepala sekolah, serta staf asrama dan pamong.

Sebanyak 600 guru di antaranya akan fokus pada pengajaran agama, mencakup Islam, Kristen, dan keyakinan lainnya. Untuk mendukung koordinasi, Kemensos telah menyiapkan sistem manajemen berbasis wilayah dengan penanggung jawab regional.