
Konflik Agraria Puluhan Tahun di Cilacap Jadi Sorotan dalam Audiensi DPR
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyampaikan kritik pedas kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lantaran konflik agraria di Desa Bulupayung, Cilacap, belum juga terselesaikan. Hal ini terjadi dalam audiensi antara DPR RI dan lima menteri Kabinet Merah Putih pada Rabu (24/9/2025).
Lahan Produktif yang Terjebak Klaim Perhutani
Dewi memaparkan, konflik antara petani dan Perum Perhutani di Desa Bulupayung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah berlangsung puluhan tahun. Padahal, lahan seluas 9.000 hektar tersebut merupakan kawasan penghasil pangan nasional.
“Bapak Raja Juli, saya pernah mengajak Bapak ke Desa Bulupayung. Di sana, kami tunjukkan ketidakjelasan status lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan, padahal tidak ada hutannya,” ujar Dewi di Ruang Rapat Komisi XIII DPR.
Ia mempertanyakan mengapa lahan pertanian produktif itu masih dikendalikan Perhutani. “Masyarakat sudah menggarap tanah ini bertahun-tahun, berkontribusi pada ketahanan pangan, tapi justru terbentur aturan,” tambahnya.
Dampak Konflik pada Petani dan Pembangunan
Menurut Dewi, pemerintah desa dan daerah setempat pun kebingungan menyikapi masalah ini. Ketika Menteri Raja Juli menanyakan kondisi jalan yang rusak, jawabannya adalah karena wilayah itu masuk kawasan hutan. Akibatnya, petani kesulitan mengangkut hasil panen, dan program pertanian tidak bisa berjalan.
“Alasannya selalu sama: ini masih klaim Perhutani, masih HGU, masih kawasan hutan,” tegas Dewi.
Respons Menteri Kehutanan
Raja Juli mengakui pernah mengunjungi lokasi dan melihat langsung hamparan sawah yang subur. Ia menyatakan telah berupaya melepaskan lahan dari status kawasan hutan, namun terkendala oleh proses di internal Perhutani.
“Memang ada kemacetan di Perhutani. Ini menjadi kunci penyelesaiannya,” ujarnya.
Peserta Audiensi
Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Hadir pula Ketua Komisi IV Titiek Soeharto serta sejumlah menteri, antara lain:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
- Plt Menteri BUMN Dony Oskaria
- Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto
- Kepala KSP Muhammad Qodari