KPK Sita Kontrakan di Depok dan Rumah di Sentul Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan dua aset properti yang diduga terkait kasus pemerasan dalam pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Aset yang disita berupa sebuah kontrakan di Depok dan rumah di Sentul, Bogor, milik salah satu tersangka.

Aset Sitaan Diduga Hasil Tindak Pidana
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kedua properti tersebut disita dari tersangka bernama Haryanto, yang menjabat sebagai Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.

> *”Penyitaan dilakukan pekan lalu terhadap dua bidang tanah dan bangunan, yaitu kontrakan seluas 90 m² di Cimanggis, Depok, dan rumah seluas 180 m² di Sentul, Bogor,”* ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Menurut penyelidikan, kedua aset tersebut dibeli secara tunai dengan uang yang diduga berasal dari hasil pemerasan terhadap agen tenaga kerja asing (TKA). Selain itu, pembelian properti dilakukan dengan mengatasnamakan kerabat tersangka.

Penyitaan untuk Pembuktian dan Pemulihan Aset
Budi menegaskan bahwa langkah penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pembuktian kasus sekaligus optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*).

> *”Selain penindakan, KPK terus mendorong langkah pencegahan korupsi di Kemenaker untuk meminimalisir peluang oknum merugikan negara dan merusak kualitas pelayanan publik,”* tambahnya.

Empat Tersangka Sudah Ditahan
Sebelumnya, KPK telah menahan Haryanto bersama tiga tersangka lain pada Kamis (17/7/2025). Mereka adalah:
– Suhartono (S): Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker 2020-2023
– Wisnu Pramono (WP): Direktur PPTKA Kemenaker 2017-2019
– Devi Angraeni (DA): Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025

Keempatnya ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

> *”Penahanan berlaku selama 20 hari, terhitung sejak 17 Juli hingga 5 Agustus 2025, di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,”* jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Kasus ini masih terus berkembang dengan penyidikan terhadap delapan tersangka yang telah ditetapkan sejak 5 Juni 2025.