Staff Khusus Menteri Keuangan Sektor Komunikasi Yustinus Prastowo menyikapi saran masalah pembagian Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saran itu dikatakan oleh Ketua Majelis Pembicaraan Masyarakat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.
Menurut Prastowo, secara ketatanegaraan, keputusan pembagian Ditjen Pajak dari Kemenkeu ialah wewenang Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Seharusnya, kita berikan pada presiden,” tutur ia lewat pesan pendek pada Sabtu sore, 18 Maret 2023.
Terbaru: Ditjen Pajak Tanggapi Keluh kesah Soimah, PT Angkasa Pura II Pecat 3 Avsec
Takut Diamankan Imran Khan Pada akhirnya Datang di Pengadilan
Prastowo menjelaskan kepala negara pasti mempunyai kebijakan, pengalaman, dan penilaian. “Yang semakin lebih mendalam dan obyektif,” papar Prastowo.
Awalnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet memberikan dukungan gagasan pembagian Ditjen Pajak dengan Kemenkeu. Sebagai tukarnya, katanya, perlu dibuat sesuatu tubuh pengurus pajak otonom (Tubuh Akseptasi Negara) yang bertanggungjawab langsung ke presiden.
Di account Instagram pribadinya, Bamsoet menjelaskan jika gagasan pembagian Ditjen Pajak dengan Kemenkeu itu bukanlah hal baru. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan jika saran itu sebagai salah satunya visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 2014.
Siapa Saja ASN yang Harus Berpindah ke IKN Kloter Pertama Bersama Presiden dan Wakil Presiden?
“Saat saya memegang sebagai Ketua DPR RI masa 2014-2019 juga, sudah diulas permasalahan ini. Tetapi, sampai sekarang belum terlaksana,” cuit ia, Sabtu.
Bamsoet menjelakan peraturan pembagian Ditjen Pajak dengan Kemenkeu sebetulnya telah masuk ke Perancangan Undang-Undang (RUU) Ketetapan Umum dan Tata Langkah Perpajakan (KUP) yang dibikin pemerintahan pada 2015. Di pasal 95, katanya, disebut jika penyelenggaraan pekerjaan pemerintah di bagian perpajakan dilakukan oleh instansi sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan.
Nanti, Bamsoet berkata, Ditjen Pajak akan dibuat dalam Tubuh Akseptasi Negara yang memiliki sifat otonom. Pembagian Ditjen Pajak sebagai instansi berdikari yang memiliki sifat mandiri mempunyai tujuan supaya lembaga itu semakin kuat dan efisien. “Sama seperti saat pembangunan tubuh baru seperti Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia,” kata Bamsoet.
Mahfud MD akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun
19 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Terbaru: Ditjen Pajak Tanggapi Keluh kesah Soimah, PT Angkasa Pura II Pecat 3 Avsec
Siapa Saja ASN yang Harus Berpindah ke IKN Kloter Pertama Bersama Presiden dan Wakil Presiden?
Soimah Mengeluhkan masalah Servis Pajak, Ini Keterangan Komplet Ditjen Pajak
Paling populer: Sri Mulyani Memberi respon Soimah, Public Bantu Mahfud MD Ungkapkan Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun
Puan Maharani Memberikan dukungan Modernisasi Alutsista TNI AU
Sri Mulyani Meminta Ditjen Pajak Lacak Debt Collector Pajak Soimah
Referensi Informasi
Luncurkan Bantuan sosial Beras untuk 21,3 Juta Keluarga, Jokowi: Kualitas Berasnya Baik
25 menit yang lalu
BI Sultra Hancurkan Rp 1,1 Triliun Uang Tidak Pantas Beredar
1 jam yang lalu
Perluasan Tol Jakarta-Cikampek Dua Arah Selesai, Turunkan Kepadatan Arus Mudik Lebaran
2 jam yang lalu
Tol Cisumdawu Bekerja Fungsional Saat Mudik Lebaran 2023, Mulai Siang sampai Sore
3 jam yang lalu
Soimah Mengeluhkan masalah Servis Pajak, Ini Keterangan Komplet Ditjen Pajak
4 jam yang lalu
Survey LSI: Public Percaya Menteri Johnny Plate Terturut Korupsi BTS Bakti
16 jam yang lalu
Kepuasan Public pada Jokowi 76,8 %, Bahlil: Paling tinggi semenjak Dipilih Presiden
17 jam yang lalu
Survey LSI: Public Percaya Menteri Johnny Plate Terturut Korupsi BTS Bakti
18 jam yang lalu
Survey LSI: Public Percaya Ada Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun di Kementerian Keuangan
20 jam yang lalu
Menteri Perdagangan: Dekati Lebaran, Harga Keperluan Dasar Condong Turun
21 jam yang lalu
Terbaru: Ditjen Pajak Tanggapi Keluh kesah Soimah, PT Angkasa Pura II Pecat 3 Avsec
1 jam yang lalu
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyikapi keluh kesah pesinden Soimah Pancawati.
Siapa Saja ASN yang Harus Berpindah ke IKN Kloter Pertama Bersama Presiden dan Wakil Presiden?
3 jam yang lalu
Pada 2024, Beberapa 16.980 ASN, TNI, dan Polri Akan Berpindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kementerian apa yang hendak berpindah pada kloter pertama?
Soimah Mengeluhkan masalah Servis Pajak, Ini Keterangan Komplet Ditjen Pajak
5 jam yang lalu
Bagaimana keterangan komplet Ditjen Pajak masalah keluh kesah pesinden Soimah Pancawati berkenaan pengalaman tidak kenakan dengan servis pajak?
Paling populer: Sri Mulyani Memberi respon Soimah, Public Bantu Mahfud MD Ungkapkan Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun
7 jam yang lalu
Informasi paling populer: Sri Mulyani memberi respon keluh kesah Soimah Pancawati. Public bantu Mahfud MD ungkapkan transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun.
Puan Maharani Memberikan dukungan Modernisasi Alutsista TNI AU
15 jam yang lalu
Ketua DPR Puan Maharani memberikan dukungan dilakukan modernisasi alat khusus mekanisme senjata TNI Angkatan Udara.
Sri Mulyani Meminta Ditjen Pajak Lacak Debt Collector Pajak Soimah
19 jam yang lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati minta Direktorat Jenderal Pajak menginvestigasi keluh kesah pesinden Soimah berkaitan “debt collector” Pajak
Survey: Sebagian besar Public Bantu Mahfud MD Ungkapkan Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun di Kementerian Keuangan
20 jam yang lalu
Hasil survey LSI memperlihatkan jika sebagian besar public memberikan dukungan Mahfud MD ungkap transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Partai Pekerja akan Sampaikan Tes Materi Tingkat Batasan Parlemen 4 %
21 jam yang lalu
Partai Pekerja memandang langkah kerja tingkat batasan parlemen bisa menjaga oligarki.
Sengkarut Kasus Rafael Alun: Berawal dari Penindasan Mario Dandy sampai KPK Check Beberapa Petinggi Pajak
23 jam yang lalu
Bagaimana urutan kasus Rafael Alun Trisambodo sampai berbuntut pada diperiksanya beberapa petinggi pajak oleh KPK?
Bupati Meranti Terkena OTT KPK, Ini Kilas Kembali Pro-kontra Muhammad Adil Sebutkan Kemenkeu Setan
1 hari kemarin
Bupati Meranti Muhammad Adil sebelumnya pernah bentrok dengan Kemenkeu beberapa sampai katakan setan dan iblis. Ini kilas baliknya, saat sebelum dia terkena OTT KPK.
Paling populer di Usaha
Terbaru: Pemicu Kokas Viral di Twitter, Urutan Alkes WNA Difabel yang Sebelumnya sempat Ditahan Bea Cukai
23 jam yang lalu
Sri Mulyani Meminta Ditjen Pajak Lacak Debt Collector Pajak Soimah
19 jam yang lalu
Survey LSI: Public Percaya Menteri Johnny Plate Terturut Korupsi BTS Bakti
18 jam yang lalu
Survey: Sebagian besar Public Bantu Mahfud MD Ungkapkan Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun di Kementerian Keuangan
20 jam yang lalu
Paling populer: Sri Mulyani Memberi respon Soimah, Public Bantu Mahfud MD Ungkapkan Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun
7 jam yang lalu
23 jam yang lalu
Kepuasan Public pada Jokowi 76,8 %, Bahlil: Paling tinggi semenjak Dipilih Presiden
17 jam yang lalu
PT Adaro Energy Membuka Lowongan Kerja sampai 30 April 2023, Baca Syaratnya
6 jam yang lalu
Promosi Ticket Pesawat Lion Air: Penerbangan dari Jakarta ke Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Pontianak
23 jam yang lalu
Lion Air, Super Air Jet, sampai Garuda Indonesia Sebar Potongan harga Ticket Khusus Mudik Lebaran 2023
4 jam yang lalu
Terbaru di Usaha
Mahfud MD akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun
19 menit yang lalu
Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Mahfud MD: Data Saya dan Sri Mulyani Sama
29 menit yang lalu
Luncurkan Bantuan sosial Beras untuk 21,3 Juta Keluarga, Jokowi: Kualitas Berasnya Baik
45 menit yang lalu
Hari Ini Jokowi Alirkan Kontribusi Pangan Beras
59 menit yang lalu
Terbaru: Ditjen Pajak Tanggapi Keluh kesah Soimah, PT Angkasa Pura II Pecat 3 Avsec
1 jam yang lalu
Bersama Ganjar Pranowo Check Harga Pangan, Jokowi: Rupanya Turun Semua
1 jam yang lalu
Jurus Menghindar dari Penipuan Online dengan 3C
1 jam yang lalu
BI Sultra Hancurkan Rp 1,1 Triliun Uang Tidak Pantas Beredar
2 jam yang lalu
Kapal Ikan Asing dari Vietnam dan Filipina Diamankan, KKP: Kapal Mendapat Digunakan Nelayan
2 jam yang lalu
Jasa Marga Rampungkan Tambahan Satu Jalur, Tol Jakarta – Cikampek Saat ini Jadi Empat Jalur
2 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo