Menteri Koordiantor Sektor Ekonomi Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintahan atur ulangi ketetapan berkenaan tenaga pindah daya atau outsourcing dalam Ketentuan Alternatif Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Peralihan ini menampung keinginan serikat karyawan atau pekerja.
“Keinginan serikat pekerja ialah pindah daya (outsourcing) terbatasi untuk bidang tertentu dan kita turuti. Jika awalnya dibuka keseluruhan semua bidang, bidang itu kelak tertentu saja,” kata Airlangga dalam pertemuan jurnalis lewat virtual, Jumat, 30 Desember 2022.
UU Cipta Kerja awalnya menukar istilah outsourcing jadi pindah daya. Dalam beleid itu, tidak ada batas pada tipe tugas yang di-outsourcing-kan. Disamping itu, tidak ada penegasan atas kemiripan agunan hak dan pelindungan untuk karyawan di barisan outsourcing.
Airlangga menjelaskan ketetapan detil berkenaan tenaga pindah daya akan ditata dalam ketentuan pemerintahan sebagai turunan dari Perpu. “Kami masukan ke PP, selekasnya,” ucapnya.
Disamping itu, Airlangga mengeklaim Perpu Cipta Kerja sudah menampung keinginan pekerja masalah penggajian. Pemerintahan masukkan elemen inflasi, kemajuan ekonomi, dan daya membeli warga sama sesuai wilayahnya sebagai penghitung besaran gaji.
“Jadi bakal ada indeksnya,” sebut Ketua Umum Partai Golkar itu. Airlangga mengatakan pemerintahan sudah mengulas penerbitan Perpu bersama stakeholder. Dia mengharap Perpu alternatif UU Cipta Kerja ini akan memberi kejelasan hukum untuk dunia usaha.
“Pebisnis sejauh ini wait and see pada kejelasan hukum dan UU Cipta Kerja,” sebut ia.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sah menandatangani Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja. UU ini dipublikasikan penerbitannya pada 30 Desember 2022.
Awalnya, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat formal. Amar keputusan MK mengeluarkan bunyi beleid sapu jagat itu inkonstitusional bersyarat dan pemerintahan dan DPR dikasih waktu sampai 2 tahun untuk membenahi undang-undang.