Kritik Publik Mencuat, Kepercayaan pada DPR Terus Menurun

Suara ketidakpuasan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergema di media sosial sepanjang Agustus 2025. Tagar seperti *”Bubarkan DPR!”* ramai beredar, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap para wakil rakyat di Senayan.

Kritik terhadap DPR bukanlah hal baru, terutama terkait isu gaji dan tunjangan besar yang dinikmati para anggota dewan. Namun, kontroversi semakin memanas setelah Wakil Ketua DPR Adies Kadir membuat pernyataan keliru mengenai kenaikan tunjangan legislator.

Pada 19 Agustus 2025, Adies menyebut tunjangan beras anggota DPR naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan, sementara tunjangan bensin melonjak dari Rp3 juta ke Rp7 juta. Angka fantastis ini langsung memicu kemarahan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Esok harinya, Adies buru-buru mengklarifikasi bahwa pernyataannya keliru. Menurutnya, tunjangan beras tetap Rp200.000 per bulan sejak 2010, sementara tunjangan bensin masih Rp3 juta. Gaji pokok pun tidak berubah dalam 15 tahun terakhir, yakni sekitar Rp6,5 juta per bulan.

Namun, klarifikasi ini tidak serta-merta meredakan amarah publik, terutama setelah terungkap bahwa anggota DPR kini menerima tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.

Nafa Urbach Bicara Soal Kemacetan

Tak lama setelah Adies memberi klarifikasi, anggota DPR dari Fraksi NasDem, Nafa Urbach, ikut menjadi sorotan. Ia membela tunjangan perumahan Rp50 juta dengan alasan bahwa anggota dewan berasal dari berbagai daerah dan harus tinggal dekat Senayan agar mudah bekerja.

“Anggota Dewan kan enggak semuanya orang Jakarta. Mereka harus kontrak rumah dekat Senayan biar gampang ke DPR,” ujar Nafa dalam siaran langsung media sosial. Ia bahkan mengeluh tentang kemacetan saat bepergian dari Bintaro ke Senayan.

Nafa berjanji akan menjadikan kritik sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik.

Sahroni Sebut Pengkritik DPR “Tolol”

Kemarahan publik semakin memuncak setelah Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Syahroni, melontarkan kata-kata kasar kepada pengkritik DPR.

“Catat, orang yang cuma bisa bilang ‘bubarin DPR’ itu orang tolol se-dunia,” ujarnya di Medan pada 22 Agustus 2025.

Ia menambahkan bahwa meski DPR tidak selalu benar, mereka tetap mewakili kerja-kerja masyarakat. Namun, pernyataannya justru menuai kecaman karena dinilai merendahkan rakyat.

Eko Patrio Bikin Parodi yang Memantik Kritik

Belum reda kontroversi, anggota DPR sekaligus mantan komedian, Eko Patrio, kembali memancing amarah warganet dengan mengunggah parodi Sound Horeg. Video tersebut dianggap menantang kritik publik terhadap DPR.

Eko mengklaim tidak ada maksud tertentu di balik video itu dan meminta maaf jika ada yang tersinggung. Namun, banyak yang menilai sikapnya kurang empati di tengah situasi yang memanas.

Demonstrasi Besar di Senayan

Puncak kekecewaan terjadi pada 25 Agustus 2025, ketika ribuan demonstran memenuhi kawasan Senayan. Mereka membentangkan poster bertuliskan *”DPR: Dewan Pembeban Rakyat”* dan *”Bubarkan DPR”*.

Aksi yang awalnya damai berubah ricuh setelah aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan tembakan air. Fasilitas umum rusak, sepeda motor dibakar, dan pos polisi menjadi sasaran amuk massa.

Bagi para demonstran, aksi ini bukan sekadar soal tunjangan DPR, tetapi juga bentuk protes karena merasa ditinggalkan oleh wakil rakyat.

Tunjangan Besar, Kinerja Minim

Lucius Karus dari Formappi menilai sikap DPR yang menyetujui tunjangan besar menunjukkan hilangnya *sense of crisis*.

“Kalau punya *sense of crisis*, seharusnya mereka memilih prihatin dan mengalokasikan dana itu untuk rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kinerja DPR yang dinilai lamban. Dari 42 RUU prioritas 2025, hanya satu yang disahkan, yaitu revisi UU TNI.

“Dengan tunjangan sebesar itu, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal. Sayangnya, tunjangan malah memanjakan mereka,” tegas Lucius.