Anwar Usman dipilih menjadi lagi Ketua Mahkamah Konstitusi dua masa saat kedudukan 2023 – 2028. Anwar Usman dipilih pada perputaran ke-3 sesudah menyeimbangi pencapaian suara Arief Hidayat sekitar 4-4 di pertemuan Paripurna pemilihan Ketua dan Wakil MK pada 15 Maret 2023.
Pengambilan suara dilaksanakan sebelumnya setelah permufakatan untuk tentukan Ketua MK tidak temukan persetujuan. Dalam peluang itu ada sembilan hakim yang meng ikuti pemilihan.
PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun
Penuaan yang Terjadi Secara Cepat Dapat Jadi Pertanda dari Sindrom Werner
Sembilan hakim itu ialah Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.
“Anwar Usman sah dipilih jadi Ketua Mahkamah Konstitusi saat kedudukan 2023-2028,” tutur Anwar yang pimpin sidang paripurna hakim konstitusi tersebut.
Awalnya beberapa hakim konstitusi menyetujui Saldi Isra sebagai wakil ketua MK.
ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri
Gagasannya Anwar Usman bersama Saldi Isra akan membacakan sumpah pada Senin, 20 Maret 2023 yang dilihat secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Penyuaraan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK saat kedudukan 2023-2028 akan diadakan pada Senin, 20 Maret jam 11.00 WIB,” kata Anwar Usman.
Awalnya Kepala Sisi Humas MK Fajar Laksono menjelaskan, pemilihan dilakukan untuk melakukan ketetapan Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang MK berkaitan saat kedudukan Ketua dan Wakil Ketua MK.
Pemilihan itu termasuk juga tindak lanjuti keputusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tanggal 20 Juni 2022. Keputusan itu mengatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tak lagi memiliki kemampuan hukum mengikat semenjak keputusan itu usai diucap.
Akan tetapi, lanjut ia, supaya tidak memunculkan masalah/imbas administratif atas keputusan a quo, karena itu ketua dan wakil ketua MK yang sekarang ini memegang dipastikan masih tetap syah s/d diputuskannya ketua dan wakil ketua seperti instruksi Pasal
24C Ayat (4) UUD 1945.
Dalam waktu paling lama 9 bulan semenjak keputusan itu diucap harus dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua MK.
Fajar menjelaskan tata langkah pemilihan ketua dan wakil ketua MK dilakukan berdasar Ketentuan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Tata Langkah Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.
Menurut ketetapan PMK itu, pemilihan ketua dan wakil ketua MK diputuskan dari dan oleh hakim konstitusi untuk saat kedudukan sepanjang 5 tahun. Pemilihan dilakukan didatangi paling
kurang tujuh hakim konstitusi.Informasi Seterusnya
8 Pertanda Rambut Rusak Menurut Hair Stylist
6 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun
ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri
Pekerja Akan Gelar Rangkaian Tindakan Tolak UU Cipta Kerja: Tunjukkan Rasa sampai Berhenti Nasional
Partai Pekerja Sampaikan Tes Material dan Formal UU Cipta Kerja ke MK pada 15 April
Begini Harta Kekayaan 5 Pimpinan Penegak Hukum Berdasar LHKPN, Mana Paling Tajir?
Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas
Referensi Informasi
Anggota Dewan akan Membawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR
6 jam yang lalu
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
9 jam yang lalu
Beberapa fakta Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Perkataan Polemis sampai Harta Kekayaan
10 jam yang lalu
PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya
12 jam yang lalu
Liburan Panjang, Lantas Lintasi Lajur Pucuk Kosong sampai Jumat Siang
12 jam yang lalu
Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah
17 jam yang lalu
OTT Bupati Meranti, KPK Tangkap Beberapa puluh Petinggi Pemkab dan Swasta
19 jam yang lalu
Bupati Meranti Tertangkap OTT KPK
22 jam yang lalu
Berjumpa Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendar Sebutkan PBB Menyambut Baik Pembangunan Konsolidasi Besar
1 hari kemarin
Pemerhati Sebutkan Pembangunan Konsolidasi Besar Sebagai Manuver Jokowi Untuk Paksa PDI
1 hari kemarin
PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun
3 hari kemarin
PSI memiliki pendapat ketetapan batasan umur minimum calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun harus dipastikan inkonstitusional.
ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri
6 hari kemarin
ICW menekan Ketua KPU Hasyim Asy’ari memundurkan diri sesudah bisa dibuktikan lakukan pelanggaran etik.
Pekerja Akan Gelar Rangkaian Tindakan Tolak UU Cipta Kerja: Tunjukkan Rasa sampai Berhenti Nasional
6 hari kemarin
Partai Pekerja dan Serikat Pekerja akan galang tindakan turun ke jalan sebagai wujud protes atas legitimasi Perpu jadi UU Cipta Kerja
Partai Pekerja Sampaikan Tes Material dan Formal UU Cipta Kerja ke MK pada 15 April
6 hari kemarin
Said Iqbal menjelaskan akan ajukan tes material dan formal masalah UU Cipta Kerja yang baru saja ini ditetapkan Dewan Perwakilan Masyarakat ke MK
Begini Harta Kekayaan 5 Pimpinan Penegak Hukum Berdasar LHKPN, Mana Paling Tajir?
6 hari kemarin
Harta kekayaan Kapolri, Ketua MK, Ketua MA, Ketua KPK, dan Beskal Agung yang mana paling tajir berdasar LHKPN?
Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas
8 hari kemarin
YLBHI memandang ada pelanggaran HAM dalam pembubaran paksakan tindakan mahasiswa yang menampik UU Cipta Kerja di Lampung.
Kasus Keputusan MK, Konsolidasi Sipil Paksa Guntur Hamzah Undur
9 hari kemarin
Ancaman peringatan tercatat yang dijatuhkan Majelis Kehormatan MK pada Guntur Hamzah dipandang terlampau enteng.
Uang Nikel untuk Pak Wamen
9 hari kemarin
Wamen atau Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej terbawa sangkaan korupsi.
Mulai Selasa Depan, Beberapa ratus Pekerja Gerebek Gedung DPR Tolak UU Cipta Kerja
11 hari kemarin
Beberapa ratus pekerja akan demonstrasi tolak UU Cipta Kerja mulai Selasa depan di muka Gedung DPR.
Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Akan Berhenti Kerja Sampai Lumpuhkan Kegiatan Dermaga Tanjung Priok
11 hari kemarin
Serikat Pekerja mengancam lumpuhkan kegiatan Dermaga Tanjung Priok bila pemerintahan dan DPR tidak mengambil UU CIpta Kerja.
Paling populer di Nasional
OTT Bupati Meranti, Bekas Penyidik KPK Sebutkan Ada Campur Tangan Endar Priantoro
13 jam yang lalu
Karyawan BPK Riau Turut Diamankan dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti
9 jam yang lalu
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
9 jam yang lalu
7 Bukti OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, Urutan, Sangkaan Suap Penyediaan Jasa Umrah, sampai Uang Sitaan
13 jam yang lalu
Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah
18 jam yang lalu
21 jam yang lalu
Profile Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Sebelumnya pernah Sebutkan Kemenkeu Berisi Iblis
20 jam yang lalu
Masalah Penyanderaan Kapten Philips Max Mehrtens, OPM Mengajak TNI Perundingan Damai
15 jam yang lalu
PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya
12 jam yang lalu
Ini Rekam Tapak jejak Bupati Meranti Muhammad Adil yang Tertangkap OTT KPK
21 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
3 Kasus Korupsi Menunggu Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil
5 jam yang lalu
4,4 Juta Karyawan Migran Indonesia Diteruskan Mafia Perdagangan Orang ke Luar Negeri
5 jam yang lalu
Bazar UMKM untuk Indonesia Ditarget Raih Rp 50 Juta per Hari
6 jam yang lalu
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah di Kasus Bupati Kepulauan Meranti
6 jam yang lalu
Anggota Dewan akan Membawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR
6 jam yang lalu
Berjumpa Jokowi Saat Sholat Jumat di Solo, Ganjar Pranowo Sebutkan Melapor Ingin Check Penyiapan Lebaran
7 jam yang lalu
ICW Meminta Jokowi Tegur Firli masalah Masalah Penghentian Endar Priantoro dari KPK
8 jam yang lalu
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
9 jam yang lalu
Keputusan Bawaslu masalah Bagi-Bagi Amplop Politisi PDIP Dipandang Kurang Arif
9 jam yang lalu
OTT Bupati Kepulauan Meranti, Kemendagri Akan Tunjuk Wakilnya Sebagai Alternatif
9 jam yang lalu