Menteri Pertahanan Bertemu Elite Partai, Bahas Kebangsaan hingga Komcad

Pekan ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan terpisah dengan perwakilan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski kedua pihak menegaskan tidak ada pembahasan politik praktis atau formasi kabinet, diskusi ini menyoroti sejumlah isu strategis terkait ketahanan nasional.

Dialog dengan Surya Paloh (Nasdem):

Pertemuan antara Sjafrie dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berlangsung tertutup pada Rabu, 15 Oktober 2025, selama sekitar satu jam. Topik utama yang dibahas mencakup kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Sjafrie menyebut pertemuan ini memberikan “vitamin” baru baginya, sementara Paloh mengaku mendapat manfaat serupa.

Paloh menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas agenda politik atau kemungkinan masuknya kader Nasdem ke kabinet. Hal ini menarik dicermati mengingat Partai Nasdem tidak memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih saat ini.

Diskusi dengan Rombongan PKS:

Dua hari kemudian, tepatnya Jumat, 17 Oktober 2025, Sjafrie menerima kunjungan sejumlah elite PKS, termasuk Al Muzzammil Yusuf, Sohibul Iman, M. Kholid, dan Pipin Sopian. Sohibul Iman menekankan bahwa pertemuan ini murni bersifat non-politik, mengingat PKS sudah diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kabinet.

Namun, PKS menyampaikan minatnya untuk terlibat dalam Komponen Cadangan (Komcad), program di bawah Kementerian Pertahanan. Partai ini bahkan telah memiliki program pelatihan bela negara bernama Kembara (Kemah Bela Negara) untuk anggotanya. Di sisi lain, Sjafrie memperkenalkan konsep pertahanan rakyat semesta kepada delegasi PKS.

Analisis di Balik Pertemuan:

Meski klaim “non-politik” terus digaungkan, pengamat melihat adanya nuansa politis dalam pertemuan ini. Tujuannya diduga untuk memperkuat komunikasi politik dan mempertahankan pengaruh di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Sjafrie, sebagai bagian dari triumvirat eksekutif bersama Prabowo dan Dasco, menjadi sosok strategis yang ingin didekati partai-partai. Langkah ini juga bisa dianggap sebagai upaya meraih dukungan Presiden Prabowo, terutama di tengah keterlibatan militer dalam sejumlah kebijakan pemerintah.

Namun, dinamika ini memunculkan pertanyaan, apakah praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip penghapusan dwifungsi ABRI yang sudah lama digaungkan.