Sisa Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menyorot pengakuan stafsus menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, berkenaan asset negara yang telah capai Rp 11.000 triliun atau 2x hutang pemerintahan.
Masalahnya menurutnya, pengakuan Prastowo mengagumkan jika hutang pemerintahan sudah dipakai secara produktif hingga ekonomi jadi membesar dan nilai asset pemerintahan naik sampai 2x nilai hutang.
“Walau sebenarnya lebih pas disebutkan jika pemicu khusus peningkatan asset itu bukan lantaran hutang dipakai secara produktif, tetapi lebih sebab ada revaluasi,” tutur Alamsyah, Kamis, 11 November 2021.
Masalah nilai asset pemerintahan yang dikatakan oleh Prastowo, menurut Alamsyah, memang betul. Tetapi, peningkatan nilai asset itu, menurut pengamatannya, lebih disebabkan karena 2x revaluasi, yakni di tahun 2015 dan 2019.
Revaluasi asset Badan Usaha Punya Negara pada 2015 hasilkan peningkatan nilai asset sampai Rp 765,7 triliun. Dalam pada itu, revaluasi asset tanah hasilkan peningkatan nilai asset masih tetap sampai Rp 3.547 triliun. “Jadi bukan lantaran hasil berbelanja yang mengambil sumber dari hutang,” tutur Alamsyah.
Baru Disahkan Jokowi Ini 3 Balapan yang hendak Diadakan di Circuit Mandalika
Membesarnya nilai asset pemerintahan karena revaluasi itu kontan membuat rasio hutang pada asset pemerintahan turun. Tanpa revaluasi semenjak 2015, rasio hutang pada asset pemerintahan terus naik di atas 70 %. Bahkan juga, pada tahun 2020, karena pengatasan wabah, rasio hutang pada asset hampir capai 90 %.
Pinjol legal mengaplikasikan besaran bunga dan ketetapan pembayaran pelunasan pembayaran hutang penuhi peraturan pemerintahan.
Saat sebelum di Dewan Jurnalis, Ninik Rahayu pernah menempati beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai Komisioner Komnas Wanita dan anggota Ombudsman RI.
Salah satunya yang ditampik pekerja pada UU PPSK ialah pasal yang atur masalah uang agunan hari tua (JHT) yang cuma dapat diambil saat pensiun.
Usaha terbaru dimulai dari Menteri Erick Thohir narasi tehnologi Indoor Multifunction Fase GBK sampai demonstrasi beberapa ribu pekerja menampik Perpu Cipta Kerja.
Sri Mulyani menyebutkan pemerintahan sepanjang 2012-2022 sudah mengucurkan dana sebesar Rp 175,36 triliun dari APBN untuk rumah bantuan.
Undang-Undang Peningkatan dan Pengokohan Bidang Jasa Keuangan (UU PPSK) sudah sah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tetapi, beleid ini terima beberapa catatan, baik kontra dan pro, dari beberapa faksi.
Jokowi sudah menetapkan RUU PPSK jadi UU PPSK. Kepala negara menandatangani RUU PPSK pada Kamis malam, 12 Januari 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani Ketentuan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang atur mengenai biaya service Rumah Sakit (RS) Keinginan Kita, Jakarta.
Informasi paling populer ekonomi dan usaha sejauh Kamis, 12 Januari 2023 salah satunya penghitungan pajak pegawai belum menikah tapi mempunyai tanggungan.
Informasi terbaru usaha pada petang ini diawali dari respon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masalah koreksi ketentuan devisa hasil export.