
BEM UI Serukan Pertanggungjawaban Presiden Prabowo atas Kondisi Nasional
Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Indonesia (BEM UI) secara resmi menyampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah pihak terkait atas berbagai gejolak sosial yang terjadi dalam sepekan terakhir. Pernyataan sikap ini dibacakan di depan Tugu Makara UI, Depok, pada Selasa (2/9/2025), menekankan perlunya akuntabilitas pemimpin terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Tuntutan Tegas atas Kebijakan yang Dianggap Meresahkan
Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan, menyatakan bahwa pemerintah belum menunjukkan itikad baik dalam menangani keresahan publik. “Kami menuntut pertanggungjawaban penuh atas kebijakan dan pernyataan yang sewenang-wenang, tidak berpihak pada rakyat, serta memperkeruh situasi bangsa,” tegasnya.
Dia juga menyoroti belum adanya permintaan maaf yang tulus atau langkah nyata untuk memperbaiki situasi, terutama setelah insiden penyerangan aparat kepolisian di kawasan kampus Bandung. “Reformasi Polri juga menjadi salah satu poin yang kami desak,” tambahnya.
Lima Poin Pernyataan Sikap BEM UI
Berikut rangkuman tuntutan yang disampaikan oleh BEM UI:
- Pertanggungjawaban Pemimpin: Menuntut Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, DPR, TNI, Polri, dan elite politik lainnya atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Mereka juga meminta investigasi transparan terkait pernyataan Presiden tentang dugaan makar.
- Pembebasan Massa Aksi: Mendesak pembebasan demonstran yang ditahan dan mengecam tindakan represif aparat, termasuk penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, hingga pembunuhan.
- Penolakan Pembungkaman Informasi: Menentang surat KPI No. 309/KPID-DKI/VIII/2025 yang dianggap membatasi kebebasan pers dan hak publik atas informasi.
- Komitmen Anti-Disinformasi: Mahasiswa UI berjanji terus menyebarkan informasi objektif dan menolak propaganda yang memicu kekerasan atau rasisme.
- Ajakan Solidaritas: Mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh upaya adu domba atau serangan terhadap kelompok minoritas.
Dengan pernyataan ini, BEM UI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik.