Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md tidak perduli dengan keinginan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda berkaitan penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe. Benny melalui account twitternya minta pemerintahan selekasnya melepas Lukas karena perlu perawatan dan nyawanya dalam bahaya.
“Terserah ia saja, kita tidak ingin tahu Benny Wenda itu,” kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2022. “Ini telah sama sesuai proses hukum dan lama, kita dinilai oleh rakyat terus seakan-seakan takut pada Lukas Enembe dan geng-nya.”
Perubahan Polisi Kabid Humas Polda Metro Jaya Sekarang Dijabat Kombes Trunoyudo
Lukas terlilit kasus suap beberapa project pembangunan di Papua. KPK tangkap Lukas dan membawa ke Jakarta pada 10 Januari 2023. Penangkapan Lukas dilaksanakan sesudah KPK terima berita jika politisi Partai Demokrat itu akan larikan diri. Disamping itu, Lukas sudah 2x absen dari panggilan KPK untuk jalani pengecekan sebagai terdakwa.
Sesudah diamankan, Lukas sempat ditangkap di Mako Brimob Polda Papua di Jayapura. Ia selanjutnya diterbangkan ke Manado saat sebelum ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Lukas lebih dulu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. KPK selanjutnya umumkan status Lukas sebagai tahanan namun langsung lakukan pembantaran karena argumen kesehatan.
Mahfud Md menceritakan awalannya aparatur menyelidik seberapa banyak simpatisan Lukas. Awalannya ada beberapa ribu orang yang berdemo, dan pada akhirnya turun sampai di bawah 100 orang. Lukas juga pada akhirnya diamankan dalam suatu rumah makan di Papua,.
Sesudah Lukas diamankan, Mahfud mengeklaim keadaan Papua benar-benar aman. Dia mengeklaim beberapa tokoh Papua telah bicara supaya hukum ditegakkan pada Lukas Enembe.
“Semua tuch, Ketua KNPI, beberapa tokoh warga, figur tradisi, telah tegakkan hukum,” tutur Mahfud.
Informasi usaha paling populer seminggu paling akhir bermula dari macam tanggapan dari beberapa faksi atas Haji Amin yang memperlihatkan saldo tabungan Rp 500 triliun.
Ali menjelaskan KPK menyilahkan untuk warga menyampaikan tiap ada penemuan sangkaan korupsi dana bantuan sosial DKI ke komisi.
Komnas HAM mengatakan peningkatan kekerasan di Papua terjadi selesai penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pembasmian Korupsi (KPK).
Imigrasi benarkan ada keinginan Komisi Pembasmian Korupsi untuk menahan beberapa orang pergi ke luar negeri dalam kasus Lukas Enembe.
PPATK sudah membekukan rekening Pemerintah provinsi Papua sebesar Rp 1,5 triliun di awal tahun ini, berkaitan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.
KPK pastikan akan memprioritaskan Hak Asasi Manusia pada proses hukum pada Lukas Enembe.
Kapolda Papua Barat minta warga tidak yakin info yang menyebar di sosial media masalah proses hukum Lukas Enembe.
KPK pastikan proses hukum pada Lukas Enembe terus jalan walau yang berkaitan terus menampik pengecekan dengan argumen sakit.
KPK mengatakan belum juga mencari sangkaan ada saluran dana Lukas Enembe ke KKB. Namun mereka sudah siap bekerja bersama dengan aparatur hukum yang lain.
Komnas HAM mendapati tanda-tanda kenaikan kekerasan di Papua sesudah penangkapan Gubernur Lukas Enembe oieh KPK.