Presiden Prabowo Akan Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto di Hari Pahlawan 2025

Hari ini, Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden RI ke-2, Soeharto. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus karena mendapat tentangan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

Kontroversi yang Menyertai Pengangkatan Gelar

Kelompok penolak berargumen bahwa penganugerahan gelar ini bertentangan dengan Ketetapan MPR No. 11/1998, yang menyoroti keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta dugaan pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. Mereka menilai langkah ini justru mengaburkan catatan sejarah kelam yang seharusnya tidak diabaikan.

Respons dari Pemerintah

Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik tersebut. Namun, rencana pemberian gelar tetap berjalan sesuai jadwal, meski menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa Soeharto dalam pembangunan Indonesia, sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah yang tidak tepat.

Perdebatan ini kembali memantik diskusi tentang bagaimana seharusnya negara mengenang tokoh-tokoh kontroversial dalam sejarah. Apakah gelar Pahlawan Nasional semata-mata melihat sisi positif, atau harus mempertimbangkan seluruh catatan sejarah, termasuk pelanggaran yang terjadi?