Kepala BGN Tekankan Transparansi dalam Kasus Dugaan Keracunan MBG

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menegaskan bahwa kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terkonfirmasi sebaiknya dibahas secara internal. Namun, jika sudah terbukti, BGN tidak akan menyembunyikan fakta tersebut.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu surat perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat, yang salah satu klausulnya meminta kerahasiaan jika terjadi keracunan MBG.

“Untuk hal yang belum terkonfirmasi, lebih baik dibicarakan internal. Tapi jika sudah jelas, kami tidak akan menutup-nutupi,” tegas Dadan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dadan menegaskan bahwa BGN tidak memiliki niat untuk menyembunyikan kasus keracunan. Bahkan, lembaganya secara aktif mencatat setiap Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait makanan bergizi gratis, termasuk yang tidak diliput media.

Data Terkini Kasus KLB MBG
Hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 porsi MBG memicu KLB dan gangguan pencernaan pada penerima manfaat. Sementara itu, BGN telah mendistribusikan 1 miliar porsi MBG secara nasional.

“Masyarakat mungkin tidak tahu ada kejadian, tapi kami tetap merilis datanya demi transparansi,” ujar Dadan.

Upaya Pengawasan dan Perbaikan Menu
Untuk meningkatkan akuntabilitas, BGN meminta setiap SPPG atau dapur umum membuat media sosial dan mengunggah menu harian. Hal ini memudahkan pemantauan dari pusat, termasuk evaluasi komposisi gizi oleh tim ahli.

“Kami punya pakar gizi yang memeriksa menu setiap SPPG. Tak jarang ditemukan ketidaksesuaian, seperti kecukupan gizi yang kurang,” jelasnya.

Dadan juga mendorong SPPG untuk mengoptimalkan anggaran Rp 10.000 per porsi dengan memperbaiki menu. Ia mengakui, beberapa SPPG masih ragu dalam mengalokasikan dana.

“Banyak SPPG baru yang belum percaya diri menggunakan anggaran. Kami ingin semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam program ini,” pungkas Dadan.

Baca juga:
– Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG
– Pemerintah Diminta Moratorium MBG Usai Kasus Keracunan Siswa Meningkat
– JPPI Minta Prabowo Setop MBG Sementara: Utamakan Keselamatan Anak