
Situasi Nasional Mulai Kondusif Setelah Langkah Presiden Prabowo
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD menyatakan situasi nasional mulai membaik setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menghentikan kekerasan dalam aksi demonstrasi yang terjadi sepanjang pekan terakhir.
“Alhamdulillah, sejak tadi malam (Minggu, 31 Agustus) situasi sudah mereda setelah Pak Presiden Prabowo mengumumkan langkah-langkah penanganan. Seperti yang selalu saya sampaikan, sosok yang paling efektif menghentikan situasi seperti ini adalah Presiden,” ujar Mahfud dalam video yang diunggah di kanal YouTube resminya bertajuk *’Mahfud MD Soal Demo, Sikap Pemerintah dan Lemahnya Penegakan Hukum’*, Selasa (2/9/2025).
Sebelum instruksi Presiden, Mahfud menggambarkan situasi di Tanah Air sempat mencekam. Berbagai insiden seperti pembakaran gedung, korban luka-luka, hingga penjarahan terjadi di sejumlah daerah.
Menurutnya, langkah Prabowo sangat efektif meredakan eskalasi ketegangan. “Dalam situasi seperti ini, koordinasi di level bawah seringkali lemah dan kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Yang bisa bertindak tegas adalah Presiden, dan beliau telah melakukannya dengan baik pada tahap pertama, yaitu menghentikan kekerasan. Sekarang, kondisi sudah lebih tenang,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Perlu Tindak Lanjut Kebijakan Nyata
Meski demikian, Mahfud mengingatkan bahwa penyelesaian masalah tidak boleh berhenti hanya pada instruksi presiden. Ia menilai masih ada potensi kerusuhan jika akar masalah tidak diatasi dengan kebijakan konkret.
“Masalah utamanya adalah pemerintah harus merespons dengan kebijakan dan perubahan langkah-langkah nyata terkait isu-isu yang memicu demonstrasi besar-buruk ini. Aksi ini bukan hanya soal kontroversi di DPR, melainkan akumulasi persoalan yang belum terselesaikan,” tegasnya.
Mahfud mencontohkan, isu tunjangan anggota DPR bukanlah hal baru. “Ini bukan sekadar soal DPR menyanyi atau kenaikan gaji. Tunjangan perumahan untuk anggota DPR sudah ada sejak dulu. Saat saya menjadi anggota DPR (2004-2008), tunjangan perumahan per bulan sekitar Rp12,5 juta, atau Rp150 juta setahun. Dalam lima tahun, totalnya Rp750 juta,” ungkapnya.
Pernyataan Presiden Prabowo
Sebelumnya, dalam konferensi pers Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Ia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga negara (KL) untuk menerima aspirasi, kritik, maupun masukan dari kelompok masyarakat.
“Saya perintahkan semua KL untuk menerima utusan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, atau usulan perbaikan terkait pemerintahan,” kata Prabowo.
Ia juga mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib, dengan jaminan bahwa setiap masukan akan ditindaklanjuti. “Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan cara damai. Kami pastikan akan mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti,” tegasnya.