
Kenaikan Gaji PNS 2026 Batal, Ini Penjelasan Anggota DPR
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota Komisi II DPR RI, mengungkapkan alasan di balik keputusan tidak adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi kecemburuan sosial di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Sebelumnya, banyak yang berharap pengumuman kenaikan gaji PNS akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan di Sidang Tahunan DPR-MPR RI. Namun, harapan itu pupus setelah pemerintah mempertimbangkan situasi fiskal dan daya beli masyarakat yang masih tertekan.
Kondisi Fiskal dan Ekonomi Jadi Pertimbangan Utama
Doli menjelaskan, menaikkan gaji PNS saat ini bukan perkara mudah. Di satu sisi, anggaran negara tidak cukup longgar, sementara di sisi lain, masyarakat umum masih menghadapi tantangan ekonomi yang berat.
*”Jangan sampai di saat masyarakat masih kesulitan secara ekonomi, ada kelompok tertentu yang justru dapat kenaikan gaji. Itu bisa memicu masalah,”* ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
*”Kondisi fiskal kita juga tidak lapang, jadi harus bijak dalam mengambil keputusan,”* tambah politikus Partai Golkar itu.
Meski demikian, Doli menegaskan bahwa DPR tetap mendorong peningkatan kesejahteraan PNS dan pegawai honorer. Hanya saja, kebijakan kenaikan gaji harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk urgensi dan dampak sosialnya.
Work from Anywhere dan Kinerja PNS Juga Jadi Bahan Evaluasi
Selain faktor ekonomi, kebijakan work from anywhere (bekerja dari mana saja) bagi PNS turut menjadi pertimbangan. Doli menilai, di saat sistem kerja belum sepenuhnya jelas, memberikan kenaikan gaji justru bisa menimbulkan paradoks.
*”Kalau PNS boleh kerja dari mana saja tapi belum ada kejelasan, sementara di saat yang sama gaji dinaikkan padahal ekonomi masyarakat sedang sulit, ini bisa memicu kecemburuan,”* jelasnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan gaji PNS pada 2026 dan lebih memfokuskan anggaran pada sektor-sektor prioritas lainnya.