Golkar Pelajari 17+8 Tuntutan Rakyat, Bahlil Janji Respons Proaktif

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya akan menelaah secara mendalam 17+8 tuntutan yang diajukan masyarakat. “Kami akan mempelajari setiap poin dengan cermat dan memberikan respons yang terukur,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Bahlil menegaskan bahwa semua aspirasi rakyat akan dihargai sebagai bagian dari proses demokratis.

Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2025, dipicu oleh kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta kebijakan pemerintah yang kontroversial. Masyarakat kemudian merumuskan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati”, dengan tenggat waktu berbeda. Tujuh belas poin harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, sementara delapan agenda reformasi ditargetkan selesai pada 2026.

Tuntutan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, penegak hukum, hingga kebijakan ekonomi. Berikut rinciannya:

Isi Tuntutan 17+8

Gerakan ini digaungkan oleh sejumlah tokoh media sosial, mewakili suara mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum.

Tugas Presiden Prabowo

1. Cabut keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk menangani kasus kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

1. Batalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta fasilitas baru seperti pensiun.
2. Buka transparansi anggaran termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima.
3. Perkuat peran Badan Kehormatan DPR untuk mengawasi anggota bermasalah, termasuk bekerja sama dengan KPK.

Tugas Ketua Umum Partai Politik

1. Berikan sanksi tegas kepada kader DPR yang melanggar etika dan memicu protes publik.
2. Tunjukkan komitmen partai untuk mendukung rakyat di tengah krisis.
3. Ajak kader berdiskusi langsung dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

1. Bebaskan demonstran yang masih ditahan.
2. Hentikan kekerasan dan patuhi prosedur pengendalian massa.
3. Proses hukum anggota dan komandan yang terlibat pelanggaran HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

1. Kembalikan pasukan ke barak dan hentikan peran dalam pengamanan sipil.
2. Tegakkan disiplin agar TNI tidak mengambil alih tugas Polri.
3. Komitmen publik untuk tidak campur tangan dalam urusan sipil.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

1. Penuhi upah layak untuk pekerja, termasuk guru, buruh, dan mitra ojol.
2. Cegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak.
3. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

8 Tuntutan Tambahan dengan Deadline 31 Agustus 2026

Pemerintah dan DPR diminta:

1. Lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Perkuat pengawasan terhadap partai politik.
3. Susun kebijakan perpajakan yang adil.
4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional.
6. Pastikan TNI tidak terlibat urusan sipil.
7. Tingkatkan peran Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Evaluasi ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.