Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum mempunyai nama yang hendak digotong sebagai Sekretaris Wilayah atau Sekda DKI Jakarta. Karena, open bidding baru dibuka tempo hari, Kamis, 21 Desember dan ditujukan untuk semua Karyawan Negeri Sipil atau PNS Eselon II semua Indonesia.
“Tidak, belum mengetahui,” kata Heru saat dijumpai selesai apel Operasi Lilin di teritori Monas, Kamis, 22 Desember 2022.
Heru Budi Hartono menjelaskan Ketua Panitia Penyeleksian atau pansel open bidding Sekretaris Wilayah atau Sekda DKI Jakarta ialah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.
Menjelang Natal dan Tahun Baru Kapolri Peringatkan masalah Teror Teroris
Awalnya, Pendamping Pemerintah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan penyeleksian Sekda DKI dilaksanakan secara nasional. Registrasi dilaksanakan lewat cara online lewat web BKD atau Tubuh Kepegawaian Wilayah.
“Kedudukan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya itu penyeleksiannya berlaku nasional,” kata Sigit ke reporter di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022.
Untuk proses penyeleksian, dimulai dari penyeleksian arsip sampai tahapan kelanjutan, infonya ada di web BKD.”Web BKD. BKD punyai kanalnya karena itu, semua dimulai dari ujian rekonsilasi ijazah, mereka yang turut tes kapabilitas itu akan dipublikasikan secara terbuka di web BKD,” tutur ia.
BKD DKI Jakarta sah buka registrasi Sekretaris Wilayah atau Sekda DKI alternatif Marullah Matali per tempo hari, 21 Desember. Dikutip dari situs sah BKD DKI, www.penyeleksianterbuka.jakartago.id., registrasi itu ditutup pada 27 Desember 2022.
“Dalam rencana pengisian Kedudukan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Wilayah Propinsi DKI Jakarta seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparat Sipil Negara,” begitu bagian isi informasi yang diambil Tempo dari situs sah BKD DKI Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Dalam informasi disebut jika kesempatan kali ini diperuntukkan ke semua Karyawan Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang penuhi syarat untuk ikuti proses penyeleksian terbuka. Waktu penerapan aktivitas bisa berbeda, sesuaikan dengan kondisi dan situasi.
Lelang terbuka untuk cari Sekda DKI ini dilaksanakan sesudah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melepas Marullah dari status Sekda DKI. Marullah dipindah jadi Deputi Gubernur Jakarta Sektor Kebudayaan dan Pariwisata yang telah lama kosong.
Heru menunjuk Uus Kuswanto sebagai Pj Sekda DKI yang merangkap kedudukan sebagai Pendamping Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah DKI.
Adapun waktu penerapan selesi terbuka Sekda DKI, yakni
1. Informasi registrasi 20 Desember 2022
2. Registrasi 21 sampai 27 Desember 2022
3. Penyeleksian Administrasi 21 sampai 28 Desember 2022
4. Informasi hasil Penyeleksian Administrasi: 2 Januari 2023
5. Test Kapabilitas Sektor (Penulisan makalah): 4 Januari 2023
6. Informasi hasil Test Kapabilitas Sektor: 9 Januari 2023
7. Test Managerial (Assessment) di Pusat Penilaian Kapabilitas ASN Tubuh Kepegawaian Negara (BKN): 16 sampai 25 Januari 2023
8. Informasi hasil Test Managerial Informasi hasil Test Managerial: 27 Januari 2023
9. Interviu Pansel (Panitia Penyeleksian): 30 sampai 31 Januari 2023
10. Informasi Akhir: 2 Februari 2023
Heru Budi Hartono menjelaskan Ketua Pansel open bidding Sekda DKI Jakarta ialah Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro.
Syafrin Liputo mengatakan tidak tertarik ikuti penyeleksian terbuka Sekretaris Wilayah atau Sekda DKI Jakarta.
Penyeleksian akseptasi Karyawan Pemerintahan dengan Kesepakatan Kerja (PPPK) tenaga tehnis sudah sah dibuka. Apa persyaratan dan langkah mendaftarnya?
Hebat 3 Metro ini hari diawali dari informasi periset FITRA Gunardi Ridwan yang memandang, argumen harta kekayaan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Bijakin.
Tubuh Kepegawaian Wilayah DKI Jakarta sah buka registrasi penyeleksian Sekda DKI awal hari ini. Terbuka untuk PNS semua Indonesia.
BKD DKI sah buka lelang kedudukan Sekda DKI per ini hari sampai 27 Desember 2022. Ada 15 persyaratan yang perlu disanggupi calon pelamar.
Pj Gubernur DKI Heru Budi jadikan RSUD Pasar Minggu sebagai referensi pengatasan kanker, bukan hanya di DKI tetapi juga Indonesia.
Surat dikirimkan ke Jokowi sesudah permasalahan devitalisasi Planetarium dan Observatorium Jakarta tidak mendapatkan jawaban dari Anies Baswedan dan Heru Budi.
Gembong mengharap supaya peraturan Heru Budi Hartono yang akan datang tidak memunculkan keributan di tengah warga.
Gembong Warsono menyorot beberapa peraturan Heru Budi Hartono saat Pj Gubernur itu berkunjung Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Senin sore.