Mendagri Ingatkan Gubernur Soal Efisiensi Anggaran dan Risiko Hukum

Dalam pertemuan dengan para gubernur di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab. Mantan Kapolri itu memperingatkan bahwa alokasi dana yang tidak tepat sasaran bisa berujung pada konsekuensi serius, termasuk tuntutan hukum dan hukuman penjara. “Anggaran harus dialokasikan untuk program yang jelas dan produktif, bukan untuk hal-hal yang tidak prioritas,” tegasnya.

Respons Terhadap Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah

Menyikapi rencana pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, Tito meminta para kepala daerah untuk tidak bersikap pesimis. Ia menjelaskan bahwa pengurangan ini dilakukan sebagai respons atas banyaknya kasus pemborosan anggaran di tingkat daerah. “Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan,” ujarnya.

Sebagai solusi, Mendagri mendorong optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memantau penggunaan anggaran. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, sekitar 18 gubernur sempat menyampaikan protes terkait kebijakan ini langsung ke Kementerian Keuangan.

Pentingnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Artikel ini menggarisbawahi betapa krusialnya pengawasan ketat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan yang transparan dan efektif, dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.