
Kapolda Metro Jaya Pastikan Tidak Ada Senjata Api dalam Pengamanan Aksi Buruh
Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa tidak ada anggota kepolisian yang membawa senjata api saat mengamankan aksi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Ia juga menyatakan tidak terjadi penembakan selama pengamanan berlangsung.
“Tidak ada personel yang membawa senjata, tidak ada penembakan. Kami mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi,” ujar Asep dalam keterangan resminya.
Prioritas Utama: Keselamatan Masyarakat dan Aparat
Asep menekankan bahwa keselamatan warga dan petugas menjadi fokus utama dalam pengamanan aksi ini. Pendekatan humanis, kata dia, selalu diutamakan untuk mencegah eskalasi ketegangan.
“Kendalikan diri, bersikap sabar, dan bertindak terukur. Jangan mudah terprovokasi atau melanggar aturan. Semua harus bergerak dalam satu komando,” tegasnya.
Meski begitu, Asep tidak menampik bahwa tindakan tegas akan diambil jika ada peserta aksi yang melakukan tindakan anarkis. Namun, langkah represif hanya akan dilakukan secara terbatas dan terukur.
“Tindakan tegas hanya akan dilaksanakan oleh Tim Reskrim terhadap massa yang berbuat anarkis. Penggunaan gas air mata pun harus mendapat izin langsung dari Kapolda,” jelasnya.
4.531 Personel Diterjunkan untuk Pengamanan
Polda Metro Jaya mengerahkan total 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi buruh tersebut. Rinciannya meliputi:
- 2.174 personel dari Polda Metro Jaya
- 1.725 personel BKO TNI-Polri
- 632 personel dari jajaran Polres
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, menambahkan bahwa pengamanan tidak hanya difokuskan di lokasi aksi, tetapi juga di area sekitarnya yang sering dilintasi masyarakat.
“Kami tidak hanya mengamankan titik keramaian, tapi juga lokasi-lokasi di sekitar yang menjadi jalur warga,” ujar Ade Ary pada Rabu (27/8/2025).
Evaluasi dari Aksi Sebelumnya
Ade Ary menyebut, Polda Metro Jaya telah melakukan evaluasi menyeluruh setelah aksi buruh sebelumnya pada Senin (25/8/2025). Tujuannya, agar kegiatan masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan.
“Evaluasi kami lakukan agar aktivitas warga tidak terganggu, sementara keamanan tetap terjaga,” pungkasnya.