
Ribuan Mahasiswa Serbu Gedung DPR, Tagih Janji Pemerintah
Suasana di depan Gedung DPR RI, Senayan, mendadak hiruk-pikuk pada Selasa (9/9/2025). Ribuan mahasiswa memenuhi area gerbang utama, melanjutkan aksi protes bertajuk *#RakyatTagihJanji*. Demonstrasi ini merupakan respons atas belum terpenuhinya 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggat waktunya telah lewat pada Jumat (5/9/2025).
Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memulai aksi dengan berkumpul di depan Gedung TVRI sebelum melakukan long march menuju kompleks parlemen. Sesampainya di lokasi, Atan, Ketua BEM UI 2025, langsung mengambil alih pengeras suara. Dengan lantang, ia mengecam sikap DPR yang dinilai abai terhadap aspirasi publik.
“Sorak huuu kepada mereka!” teriak Atan sambil menuding ke arah gedung DPR. Sorakan itu langsung disambut gegap gempita oleh massa. Suasana semakin memanas ketika ia menyoroti dugaan tindak kekerasan aparat terhadap mahasiswa dalam aksi sebelumnya. “Sorak huuu kepada mereka yang berbaju cokelat di belakang!” ujarnya, merujuk pada polisi yang berjaga.
Bima Surya, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, mengungkapkan bahwa aksi diikuti sekitar 500 mahasiswa. Namun, jumlah terus membengkak setelah bergabungnya elemen lain, termasuk pengemudi ojek online.
DPR Sibuk dengan Rapat Internal
Sementara mahasiswa berdemo, anggota DPR justru sibuk dengan sejumlah agenda rapat. Fraksi PDI-P, misalnya, mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung agar RUU ini segera dibahas,” tegas I Nyoman Parta, Kepala Kelompok Fraksi PDI-P di Baleg. Ia menekankan pentingnya melibatkan berbagai kelompok dalam pembahasan untuk memastikan kualitas undang-undang yang dihasilkan.
Selain Baleg, beberapa komisi DPR juga menggelar rapat pada hari yang sama, di antaranya:
- Komisi I: Rapat dengan BSSN dan Bakamla membahas RKA 2026
- Komisi II: Diskusi dengan Kemendagri soal Penataan Daerah dan perpanjangan masa jabatan kepala desa
- Komisi III: Uji kelayakan calon hakim agung
- Komisi VI: Pembahasan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Komisi XI: Rapat kerja dengan Menkeu terkait RKA 2026
Di tengah tuntutan mahasiswa, DPR justru sibuk menyelesaikan berbagai agenda internal.