Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM temukan dua tanda-tanda pelanggaran HAM pada kasus relokasi dan pindah peranan tempat SDN Pondokcina 1 Depok. Ini didasari pada pengawasan dan penyidikan Komnas HAM, dan aduan dari wali siswa SDN Pondokcina 1.
“Komnas HAM menyaksikan ada 2 tanda-tanda hal sangkaan pelanggaran hak anak. Yang pertama, sudah pasti jika berbicara hak anak karena itu hak anak untuk memperoleh hak-haknya baik itu pendidikan, tumbuh berkembang sampai selanjutnya terdapatnya sarana fasilitas dan prasarana yang mendukung proses pendidikan itu jadi tanda-tanda,” sebut Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penerangan Komnas HAM pada pertemuan jurnalis di Kantor Komnas HAM di Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2023.
Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Mengharap Persidangan Dapat Ungkapkan Kebenaran Material
Ini 13 Tehnologi Canggih New Nissan Terra VL 2.5 4×4 di Jakarta Auto Week 2023
Elvina menerangkan relokasi dan pindah peranan yang sudah dilakukan di SDN Pondokcina 1 menyebabkan pelanggaran hak anak pada pendidikan hingga proses belajar mengajarkan berjalan dengan tidak maksimal.
“Keadaan fasilitas dan prasarana SDN Pondokcina 1 mempunyai potensi mencelakakan keselamatan pelajar. Ini dapat disaksikan pada pintu gerbang masuk ada sektor miring yang mempunyai potensi memunculkan kecelakaan,” papar Elvina.
Dia mengatakan di SDN Pondokcina 1 ada kebatasan ruangan atau halaman sekolah. Ini terhitung ke pelanggaran pasal 3 UU Pakta Hak Anak, pasal 28B Undang-Undang Republik Indonesia, dan beberapa pasal baik itu UU 39 mengenai HAM atau UU Nomor 20 tahun 2003 mengenai Mekanisme Pendidikan Nasional.
Komnas HAM Tentukan 9 Barisan Rawan yang Riskan Tidak Dapat Turut Pemilu
“Yang ke-2 ialah sangkaan pelanggaran hak atas info mengenai gagasan relokasi. Orangtua tidak diumumkan dengan baik, tidak diberi waktu dan berkesan tiba-tiba, khususnya perintah untuk relokasi itu mendekati ujian semester,” papar Elvina.
Elvina mengatakan ada info relokasi yang tiba-tiba itu berimplikasi lumayan banyak pada keadaan anak dan proses belajar mengajarkan anak. Awalnya pemerintahan kota Depok keluarkan keputusan untuk regrouping SDN Pondokcina 1 ke SDN Pondokcina 5. Nanti SDN Pondokcina 1 akan dialih-fungsi jadi mushola.
Simak juga: Wali Kota Depok Mohammad Idris Disampaikan ke Polisi, Diperhitungkan Mushalla UU Pelindungan Anak
Wali Kota Depok Mohammad Idris sebelumnya sempat berkukuh
Sesudah menjadi masalah sampai lebih dari satu bulan, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga pada akhirnya memilih untuk tunda relokasi SDN Pondokcina 1, bersamaan dengan penangguhan pendanaan pembangunan mushola oleh Pemerintahan Propinsi Jawa Barat.
“Pembangunan mushola di lokasi SDN Pondokcina 1 untuk saat ini diundur, s/d semua pelajar SDN Pondokcina 1 bisa direlokasi ke satu sekolah yaitu SDN Pondokcina 5,” kata Idris lewat info persnya yang diterima Tempo, Rabu 14 Desember 2022.
Idris menjelaskan, penangguhan relokasi itu dilaksanakan sampai faksinya usai lakukan pembangunan ruangan kelas baru di SDN Pondokcina 5 sebagai arah relokasi SDN Pondokcina 1.
“Ruangan kelas baru di SDN Pondokcina 5, akan dibuat oleh pemerintahan lewat Dirjen Cipta Kreasi Kementerian PUPR dengan bujet yang mengambil sumber dari APBN tahun bujet 2023,” kata Idris.
Mohammad Idris menambah, untuk pelajar SDN Pondokcina 1 yang telah telanjur belajar dalam SDN Pondokcina 3 dan 5, maka disuruh untuk pilih. “Untuk pelajar yang sekarang ini telah direlokasi, dikenankan untuk pilih di SDN Pondokcina 3 dan 5 atau dapat kembali lagi ke SDN Pondokcina 1, sesuai kenyamanan pelajar,” kata Idris.
3 Resep Makanan Olahan Pisang yang Dapat Anda Coba untuk Hidangan Membuka
1 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Mengharap Persidangan Dapat Ungkapkan Kebenaran Material
Komnas HAM Tentukan 9 Barisan Rawan yang Riskan Tidak Dapat Turut Pemilu
Ditahan dan Disiksa, 20 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di Myanmar
Komnas HAM Selekasnya Selidik WNI Korban TPPO Online Scam di Myanmar
SBMI Adukan Kasus Sangkaan TPPO 20 Karyawan Migran Indonesia ke Komnas HAM Hari Ini
Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas
Referensi Informasi
Sidang Pertama Laporan Luhut, Haris Azhar Nilai Banyak Tuduhan Beskal Berisi Fitnah
5 menit yang lalu
Adat Betawi Palang Pintu Beri warna Penyambutan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya
1 jam yang lalu
Sidang Luhut Versi Haris Azhar dan Fatia, Majelis Hakim Berikan Waktu Dua Minggu Untuk Eksepsi
1 jam yang lalu
Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Ajukan pertanyaan Argumen Pembagian Arsip Kasus Sidang Kasus Luhut
2 jam yang lalu
JPU Sebutkan YouTube Haris Azhar Account Individu dan Tidak Memiliki hak Serang Kehormatan Luhut
4 jam yang lalu
EKSKLUSIF: Disebutkan Bermain Tambang di Papua, Luhut: Tendensius, Kehormatan Saya Terserang
5 jam yang lalu
Pemerhati: Tidak Semulus Bobby dan Gibran, Kaesang Tidak Dapat Menang Gampang di Pangkalan PKS
6 jam yang lalu
Polisi Akan Gelar Kasus Kasus Kecelakaan Mercy Tubruk Sepeda Motor di Jaksel
7 jam yang lalu
Polisi: Sopir Mercy yang Tubruk Siswa di Jaksel Anak Petinggi Polda NTB
16 jam yang lalu
Aktivis Bingung Kasus Haris Azhar Diolah tetapi Kasus Anak Jokowi dan Luhut Macet
18 jam yang lalu
Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Mengharap Persidangan Dapat Ungkapkan Kebenaran Material
21 jam yang lalu
Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, M Isnur mengharap beskal dan hakim supaya mengecek lebih dalam hal kebenaran material di kasus ini
Komnas HAM Tentukan 9 Barisan Rawan yang Riskan Tidak Dapat Turut Pemilu
2 hari kemarin
Komnas HAM memetakkan sembilan barisan rawan yang mempunyai potensi tidak bisa salurkan hak suaranya pada Pemilu Serempak 2024.
Ditahan dan Disiksa, 20 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di Myanmar
2 hari kemarin
Korban perdagangan orang ini dipaksakan bekerja dalam suatu perusahaan penipuan online.
Komnas HAM Selekasnya Selidik WNI Korban TPPO Online Scam di Myanmar
3 hari kemarin
Anis Hidayah menjelaskan Komnas HAM akan selekasnya panggil faksi berkaitan untuk diminta info dan bukti di atas lapangan.
SBMI Adukan Kasus Sangkaan TPPO 20 Karyawan Migran Indonesia ke Komnas HAM Hari Ini
3 hari kemarin
SBMI terima laporan masalah sangkaan TPPO pada 20 karyawan migran Indonesia di Myanmar.
Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas
3 hari kemarin
YLBHI memandang ada pelanggaran HAM dalam pembubaran paksakan tindakan mahasiswa yang menampik UU Cipta Kerja di Lampung.
Kaesang Disokong ke Wali Kota Depok, Politisi PKS: Saya Depok Asli, Saat Gentar Orang Solo
4 hari kemarin
Sekretaris Umum DPD PKS Depok Hermanto Setiawan memperjelas partainya tidak gentar bila Kaesang Pangarep maju di Pemilihan kepala daerah Depok 2024.
Argumen GP Center Bantu Kaesang ke Pemilihan kepala daerah Depok, Serupa PKS Ambil Nur Mahmudi Ismail
4 hari kemarin
Ketua Harian DPP GP Center Thomas Djunianto, mengatakan faksinya mengirimi posting memberikan dukungan Kaesang Pangarep di Pemilihan kepala daerah Depok 2024.
Kaesang Jokowi Disuruh Jadi Wali Kota Depok, DPC PDIP: Mengapa Jauh ke Solo
5 hari kemarin
Kaesang Pangarep menjadi lagi pembicaraan di jagat maya karena disuruh turun untuk maju dalam Pemilihan kepala daerah Depok 2024 sebagai calon Wali Kota Depok.
Larangan Buka bersama Petinggi, Wali Kota Depok Peringatkan ASN Membuka Puasa Simpel dan Tidak Foya-foya
6 hari kemarin
Wali Kota Depok itu menjelaskan petinggi dan ASN masih tetap bisa mendatangi undangan berbuka puasa bersama yang diselenggarakan warga.
Paling populer di Metro
Polisi: Sopir Mercy yang Tubruk Siswa di Jaksel Anak Petinggi Polda NTB
16 jam yang lalu
Ahli Hukum Pidana UI Tidak Sepakat Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati
23 jam yang lalu
Polres Metro Jaksel Betulkan Sopir Mercy Tubruk Siswa Sampai Meninggal Anak Polisi
22 jam yang lalu
EKSKLUSIF: Disebutkan Bermain Tambang di Papua, Luhut: Tendensius, Kehormatan Saya Terserang
7 jam yang lalu
Aktivis Bingung Kasus Haris Azhar Diolah tetapi Kasus Anak Jokowi dan Luhut Macet
18 jam yang lalu
8 jam yang lalu
Pemerhati: Tidak Semulus Bobby dan Gibran, Kaesang Tidak Dapat Menang Gampang di Pangkalan PKS
6 jam yang lalu
JPU Sebutkan YouTube Haris Azhar Account Individu dan Tidak Memiliki hak Serang Kehormatan Luhut
5 jam yang lalu
JPU Sebutkan Cuma Ada 2 Komentar Pro Luhut dalam Video Haris Azhar
3 jam yang lalu
Polisi Tangkap 15 Remaja di Jaktim Karena Ingin Tawuran, Sita Senjata Tajam dan Celurit
22 jam yang lalu
Terbaru di Metro
GP Center Ungkapkan Argumen Dorong Kaesang ke PIlkada Depok
45 menit yang lalu
Sidang Pertama Laporan Luhut, Haris Azhar Nilai Banyak Tuduhan Beskal Berisi Fitnah
1 jam yang lalu
Operasi Teratur Ramadan di Tangerang, Satpol PP Jala 16 PSK dan 6 Pria Hidung Belang
1 jam yang lalu
Adat Betawi Palang Pintu Beri warna Penyambutan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya
1 jam yang lalu
Sidang Luhut Versi Haris Azhar dan Fatia, Majelis Hakim Berikan Waktu Dua Minggu Untuk Eksepsi
2 jam yang lalu
Polisi Serong dan KDRT Akan Lalui Sidang Pertama di PN Tangerang
2 jam yang lalu
JPU Sebutkan Cuma Ada 2 Komentar Pro Luhut dalam Video Haris Azhar
3 jam yang lalu
Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Ajukan pertanyaan Argumen Pembagian Arsip Kasus Sidang Kasus Luhut
3 jam yang lalu
Kapolda Metro Jaya Dipaksa Pantau Penyidikan Kecelakaan di Pasar Minggu yang Diperhitungkan Ikutsertakan Anak Pejabat Polri
4 jam yang lalu
JPU Sebutkan YouTube Haris Azhar Account Individu dan Tidak Memiliki hak Serang Kehormatan Luhut
5 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo