Reformasi Polri tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata. Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam, semua pihak—mulai dari aparat, masyarakat, hingga elite politik—harus turut berperan dalam menciptakan perubahan yang lebih baik.

Perubahan Harus Dilakukan Bersama

Anam menegaskan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki perannya masing-masing. Elite kekuasaan harus lebih terbuka menerima kritik dan masukan, sementara masyarakat perlu menggunakan hak berekspresi secara damai. Di sisi lain, aparat kepolisian dituntut untuk bertindak secara profesional dan manusiawi.

“Semua pihak harus berbenah diri. Kalau tidak, reformasi tidak akan berjalan optimal,” ujar Anam dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (7/9/2025).

Era Digital Menuntut Pendekatan Baru

Dengan semakin terbukanya ruang publik akibat kemajuan teknologi, Anam menilai Polri perlu menyesuaikan aturan dan standar operasionalnya. Pendekatan represif dan kekerasan, menurutnya, sudah tidak relevan lagi dalam menghadapi masyarakat.

“Perubahan pola pikir masyarakat harus direspons dengan aturan yang lebih manusiawi dan terukur. Tanpa itu, akan sulit mencapai hasil yang diharapkan,” jelasnya.

Catatan Khusus untuk Polri

Meski menekankan pentingnya kolaborasi, Anam memberikan perhatian khusus kepada Polri. Ia meminta aparat untuk selalu mengedepankan prosedur yang humanis dan menghindari tindakan sewenang-wenang.

“Polisi wajib mematuhi SOP dan prinsip kemanusiaan. Misalnya, tidak boleh ada lagi praktik seperti memaksa warga yang diamankan untuk telanjang dada. Itu jelas melanggar,” tegasnya.

Selain itu, Anam juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus hukum. Keluarga harus mendapatkan informasi yang jelas, dan tersangka berhak mendapat pendampingan hukum.

“Proses hukum harus transparan, termasuk memastikan keluarga mendapatkan informasi yang lengkap. Ini adalah bagian dari perbaikan yang harus dilakukan,” pungkas Anam.