Kompolnas Dorong Polri Gunakan Pendekatan Humanis Saat Hadapi Demonstrasi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri untuk mengutamakan pendekatan humanis dan menghindari tindakan represif dalam menangani masyarakat di ruang publik, termasuk saat berhadapan dengan aksi unjuk rasa. Seruan ini muncul sebagai respons atas tuntutan reformasi internal di tubuh kepolisian, terutama menyusul masih maraknya tindakan keras aparat terhadap massa demonstrasi.

Pendekatan Profesional dan Terukur

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menegaskan bahwa perubahan pola masyarakat yang semakin aktif berekspresi harus diimbangi dengan pendekatan yang lebih profesional dan menghormati prinsip kemanusiaan. “Basisnya adalah pendekatan humanis. Tidak mungkin ruang publik ditangani dengan cara represif atau kekerasan,” ujarnya.

Anam menekankan, aturan operasional di lapangan harus diperjelas agar pelaksanaannya lebih terukur dan manusiawi. “Jika tidak, situasi akan semakin sulit dikendalikan,” tambahnya.

Peran Semua Pihak dalam Reformasi

Menurut Anam, upaya perbaikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga melibatkan masyarakat dan elite politik. Masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasi secara damai, sementara pemegang kekuasaan harus terbuka terhadap kritik.

“Elite politik harus menerima masukan dengan lapang dada, sementara masyarakat menggunakan haknya dengan bijak. Di sisi lain, aparat kepolisian wajib bertindak humanis dan profesional. Semua pihak perlu berbenah,” jelasnya.

Praktik Aparat yang Perlu Diperbaiki

Anam juga menyoroti sejumlah tindakan aparat di lapangan yang dinilai tidak pantas, seperti memaksa warga yang diamankan untuk melepas pakaian. “Polisi harus berpegang pada SOP dan prinsip humanis. Tindakan seperti menyuruh orang telanjang dada tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong transparansi informasi dan pendampingan hukum bagi warga yang ditangkap. Keluarga harus mendapat informasi jelas, dan tersangka harus memiliki akses bantuan hukum.

Tuntutan Reformasi dari Tokoh Nasional

Sebelumnya, Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari sejumlah tokoh senior meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan kebijakan Polri. Tujuannya, mencegah tindakan berlebihan dalam penanganan demonstrasi.

Alissa Wahid, salah satu perwakilan gerakan tersebut, menegaskan pentingnya reformasi internal agar tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia. “Polri harus mengevaluasi kebijakannya agar tidak terjadi tindakan eksesif yang melanggar hak konstitusional warga,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.