Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta Utara memilih untuk tidak bergabung dalam aksi unjuk rasa besar yang direncanakan berlangsung pada Rabu (17/9/2025). Alih-alih turun ke jalan, mereka lebih memprioritaskan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami memutuskan untuk tetap _onbid_ dan fokus mencari nafkah,” jelas Mansyur, Ketua Korwil Jakarta Utara, dalam konfirmasinya kepada _Kompas.com_, Selasa (16/9/2025).

Keputusan ini, menurutnya, diambil setelah melalui pertimbangan mendalam. Faktor utama yang menjadi dasar adalah menjaga citra, nama baik, serta harga diri para pengemudi ojol di wilayah tersebut.

“Dengan tegas kami menyatakan tidak akan terlibat dalam aksi 179 yang menyerukan pengepungan DPR RI, Kemenhub, maupun Istana Presiden,” tegas Mansyur.

Tidak Melarang Anggota yang Ingin Turun ke Jalan

Meski mayoritas memilih untuk tidak ikut serta, Mansyur menyebut sekitar 2.000 anggota komunitasnya telah diingatkan untuk tetap beraktivitas normal. Namun, bagi yang ingin bergabung dalam aksi, tidak ada larangan dari pihak pengurus.

“Jika ada anggota yang memilih ikut demonstrasi, kami sebagai pengurus tidak bertanggung jawab. Semua konsekuensinya akan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meski tidak turun ke jalan, komunitasnya tetap mendukung perjuangan rekan-rekan pengemudi ojol lain yang menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.

Aksi besar-besaran ini rencananya akan diikuti ribuan pengemudi ojol dari berbagai daerah dengan titik berkumpul di depan gedung DPR RI, Kantor Kementerian Perhubungan, dan Istana Presiden.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, bahkan mengajak para _driver_ ojol untuk mematikan aplikasi secara serentak selama aksi berlangsung sebagai bentuk solidaritas.

Adapun tujuh tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi tersebut meliputi:

1. RUU Transportasi Online dimasukkan dalam Prolegnas 2025–2026.
2. Potongan aplikator ditetapkan maksimal 10 persen.
3. Regulasi tarif untuk layanan antar barang dan makanan.
4. Audit investigasi terhadap potongan 5 persen yang telah diambil aplikator.
5. Penghapusan sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
6. Menteri Perhubungan dicopot dari jabatannya.
7. Kapolri diminta menyelesaikan tuntas tragedi 28 Agustus 2025.