Mendagri Dorong Pemda Dukung Program Tiga Juta Rumah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk turut serta mempercepat realisasi program tiga juta rumah, salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi kalangan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Komitmen Pemerintah Pusat dan Insentif yang Ditawarkan

Tito menegaskan bahwa penyediaan rumah layak untuk rakyat menjadi prioritas nasional. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menyediakan berbagai kemudahan, termasuk akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Perumahan serta Kementerian PUPR telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini diharapkan tidak hanya meringankan beban warga, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pelayanan dan Pemantauan Program

Masyarakat yang ingin mengakses program ini dapat mengajukan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat akan memantau perkembangan program secara langsung dan memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam mendorong keberhasilan program ini.