Sinkronisasi dan Pengawasan Kunci Percepatan Pembangunan Papua

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga dan pengawasan lapangan yang efektif menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Pernyataan ini disampaikan saat bertemu dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Koordinasi Antarinstansi Perlu Diperkuat

Tito mengungkapkan, selama ini masih ditemui kendala dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program pembangunan sering berjalan tanpa sinergi yang optimal. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh sekadar berbasis dokumen, melainkan harus dilakukan secara langsung di lapangan. Peran Komite Eksekutif dan BP3OKP disebutkan sebagai kunci untuk menyelaraskan program-program dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Pemekaran Wilayah Dukung Efisiensi Pelayanan

Selain itu, Tito juga menyebutkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah menjadi salah satu strategi untuk mendorong pembangunan yang lebih merata. Saat ini, Papua telah terbagi menjadi enam provinsi, yang diharapkan dapat memangkas birokrasi yang berbelit dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini merupakan hasil aspirasi masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR.

Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.