Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menjawab isu-isu strategis melalui reformasi birokrasi tematik.

Sinergi untuk Birokrasi yang Lebih Baik

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025), Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa program kerja kementeriannya dirancang selaras dengan berbagai rencana pembangunan nasional. Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, RPJMN 2025–2029, 17 Program Prioritas Presiden, hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Tiga Transformasi Utama

Kementerian PANRB berperan kunci dalam mendorong tiga transformasi besar pada RPJPN 2025-2045, yakni di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola. Khusus untuk transformasi tata kelola, fokusnya adalah menciptakan regulasi dan sistem yang berintegritas serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

Sementara itu, dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian PANRB mendapat mandat utama melalui Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan korupsi, narkoba, dan penyelundupan. Selain itu, Program Prioritas Presiden nomor 3 juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Lima Agenda Pendukung RKP 2026

RKP 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mendukungnya, Kementerian PANRB menyiapkan lima agenda utama:

• Penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
• Penataan kelembagaan dan proses bisnis
• Transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Transformasi layanan publik
• Penguatan tata kelola pemerintah digital

“Seluruh program ini tidak hanya mengejar target internal, tetapi juga menjadi pendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” tegas Menteri Rini dalam siaran persnya.

Enam Fokus Utama Tahun 2026

Pada tahun 2026, Kementerian PANRB akan berkonsentrasi pada enam bidang strategis:

1. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) akan diperkuat, termasuk implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029.

2. Kelembagaan yang Agile dan Proses Bisnis Terintegrasi

Struktur organisasi akan disesuaikan agar lebih efisien dan sinergis, didukung tata kelola yang adaptif serta terukur.

3. Transformasi Manajemen ASN

Fokus pada penerapan sistem merit yang konsisten, manajemen talenta terstandar, serta peningkatan kompetensi digital ASN.

4. Layanan Publik yang Inklusif dan Terintegrasi

Strateginya meliputi pengembangan layanan multikanal (omnichannel), peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

5. Tata Kelola Pemerintah Digital

Bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien melalui integrasi layanan digital antarinstansi.

6. Penguatan Kapabilitas Organisasi

Kementerian PANRB akan memperkuat perannya sebagai sandbox, living lab, dan role model birokrasi nasional.

Dukungan dari DPR RI Diperlukan

Menteri Rini berharap Komisi II DPR RI dapat mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut. “Setiap masukan sangat berarti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.