PDI-P Soroti Dugaan Intervensi Aparat dalam PSU Pilkada Papua 2025

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyoroti adanya indikasi intervensi aparat dan penyelenggara pemerintahan dalam proses rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025. Menurut partai berlambang banteng moncong putih ini, terdapat upaya sistematis yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara secara tidak fair.

Kecurangan dalam Proses Berjenjang

Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI-P, menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi kecurangan selama tahap rekapitulasi berjenjang. Ia menuding adanya intimidasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota.

“Kami melihat eskalasi kecurangan yang bertujuan memanipulasi hasil suara. Aparat kepolisian bahkan terlibat, terutama karena salah satu pasangan calon merupakan mantan Kapolda Papua,” tegas Ronny dalam siaran pers, Jumat (8/8/2025).

Sebagai contoh, ia menyebut insiden intimidasi oleh oknum polisi terhadap ketua dan anggota panitia distrik di Sentani Timur pada Kamis (7/8/2025) malam. Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Peringatan untuk Menghormati Suara Rakyat

Ronny menegaskan bahwa hasil pemilihan harus mencerminkan kehendak masyarakat tanpa campur tangan pihak luar. “Jakarta jangan intervensi keinginan rakyat. Jika rakyat memilih pasangan Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, hasilnya harus dihormati,” ujarnya.

PDI-P juga mendesak Bawaslu meningkatkan pengawasan ketat terhadap proses perhitungan suara. “Keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945 harus dijunjung tinggi. Semua pihak wajib menerima hasil PSU dengan jujur tanpa merugikan hak politik masyarakat,” tambah Ronny.

Laporan Tambahan dari Anggota DPR

Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI-P sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan intervensi aparat kepolisian di berbagai wilayah Papua. Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana seorang perwira Polsek KPL Serui diduga menekan anggota KPPS dan PPD Distrik Nusawani.

“Bahkan, aparat melepaskan tembakan karena petugas menolak memenangkan pasangan calon tertentu, dalam hal ini nomor urut 02,” jelas Komarudin.

Di Distrik Sentani Timur, Jayapura, oknum Polres Jayapura juga dilaporkan mendatangi Ketua dan anggota Panwas Distrik untuk meminta perubahan hasil suara. Sebagai mantan Ketua Pansus RUU Otsus Papua, Komarudin meminta pemerintah pusat tidak mengkhianati kepercayaan rakyat Papua.

Kilas Balik PSU Pilkada Papua

PSU Pilkada Papua digelar di 8 kabupaten dan 1 kota pada Rabu (6/8/2025). Dua pasangan calon, yakni Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK) dan Mathius Derek Fakiri-Ariyoko Rumaropen (MARI-YO), saling mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat.

PDI-P mendukung pasangan BTM-CK, sedangkan pasangan MARI-YO diusung oleh 16 partai politik, termasuk Golkar, NasDem, dan Gerindra. Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan keunggulan BTM-CK (50,85%), sementara Indikator mencatat MARI-YO di posisi teratas (50,71%).

Proses rekapitulasi resmi oleh KPU masih berlangsung hingga 9 Agustus 2025 di tingkat distrik, dengan pengumuman hasil provinsi direncanakan pada 9–22 Agustus 2025.