Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan perpanjangan kerja sama government to government (G2G) dengan Jepang untuk mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dianggap krusial untuk memperkuat eksistensi tenaga kerja Indonesia di Negeri Sakura.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan pihak Jepang telah dimulai, termasuk dengan perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Nota kesepahaman (MoC) yang berlaku antara kedua negara akan berakhir tahun depan, sehingga negosiasi dipercepat sejak sekarang.

“Kami mendiskusikan keluhan, harapan, dan solusi bersama agar kedua pihak mendapat manfaat. Jepang sendiri sedang menghadapi tantangan populasi menua dan membutuhkan tambahan tenaga kerja besar-besaran,” jelas Leontinus di Malang, Jumat (8/8/2025).

Proyeksi Jepang menunjukkan kebutuhan sekitar 400.000 pekerja dalam lima tahun mendatang, bahkan berpotensi melonjak hingga 800.000. “Mereka sangat tertarik merekrut PMI karena kinerja positif yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kerja sama G2G pasti akan terus berlanjut,” tegasnya.

Sektor kerja prioritas

Lima bidang utama menjadi fokus dalam kolaborasi ini:

• Perawat (nurse)
• Caregiver (tenaga perawat lansia)
• Sopir truk
• Hortikultura/pertanian
• Welder (tukang las skala besar)

Leontinus menekankan bahwa persiapan SDM sudah dimulai, termasuk pelatihan bahasa Jepang, orientasi budaya kerja, dan peningkatan keterampilan teknis. Pemerintah juga akan memfasilitasi pembiayaan keberangkatan melalui mitra terkait.

“Begitu persyaratan keahlian dan bahasa terpenuhi, serta pendanaan siap, kami akan segera memberangkatkan mereka,” pungkasnya.