Ahli: Keputusan Polisi Bukan Penentu Akhir dalam Proses Hukum

Hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Bambang Rukminto, temuan penyelidikan polisi tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan suatu perkara secara definitif.

“Hasil penyelidikan kepolisian bukanlah yurisprudensi dan belum mengikat secara hukum. Hanya vonis pengadilan yang bisa mengakhiri suatu kasus,” jelas Bambang saat dihubungi *Kompas.com*, Jumat (23/5/2025).

Ia menekankan bahwa peran polisi dalam sistem peradilan pidana terbatas pada tahap penyidikan, bukan penentuan vonis. “Polisi bertugas menyelidiki, sementara hakim yang memutuskan,” tambahnya.

Perbedaan SP2Lid dan SP3 dalam Proses Hukum

Bambang menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan yang dikeluarkan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Polri berbentuk Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid). Namun, dokumen ini berbeda dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang memiliki dasar hukum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“SP2Lid bersifat internal dan tidak bisa diajukan ke pengadilan, sedangkan SP3 dapat diuji melalui praperadilan,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa penghentian kasus di tahap penyelidikan tanpa transparansi berpotensi menciptakan preseden buruk. “Jika penyidik enggan melanjutkan proses, kasus bisa mandek tanpa penyelesaian yang jelas,” kata Bambang.

Mekanisme Pengawasan Internal dan Tantangannya

Menurut Bambang, koreksi terhadap keputusan penyelidikan hanya bisa dilakukan melalui pengawasan internal Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Pengawas Penyidik (Wasidik), atau Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum). Namun, karena mekanisme ini masih berada di dalam institusi yang sama, objektivitasnya bisa dipertanyakan.

Klaim Bareskrim: Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi telah dihentikan. Keputusan ini diambil setelah uji laboratorium forensik (labfor) menunjukkan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik dengan dokumen milik rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM.

“Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan unsur pidana, sehingga penyelidikan dihentikan,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Tim penyelidik menguji dokumen asli ijazah Jokowi dengan nomor induk mahasiswa 1681 KT, yang diterbitkan pada 5 November 1985. Pembandingnya adalah ijazah tiga rekan seangkatan, dengan pemeriksaan mencakup material kertas, teknik cetak, tinta, hingga cap stempel.

“Semua elemen terbukti identik, menunjukkan bahwa dokumen tersebut berasal dari sumber yang sama,” tegas Djuhandhani.