Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB: Jejak Diplomasi Keluarga yang Berlanjut

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September 2025 diprediksi menjadi momen bersejarah. Dino Patti Djalal, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menyebut agenda ini sebagai kelanjutan tradisi keluarga Prabowo yang erat dengan semangat diplomasi global.

Warisan Diplomasi dari Sang Ayah

Prabowo disebut akan mengikuti jejak ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada 1948-1949—periode krusial bagi pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satu pencapaian Sumitro adalah memorandum yang dikirim ke Pejabat Menteri Luar Negeri AS, Robert A. Lovett, mengecam agresi militer Belanda. Dokumen itu bahkan dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948.

Tak hanya itu, Sumitro juga berhasil menggalang dukungan dari negara-negara Asia, termasuk India, untuk menekan Belanda menghentikan serangan dan membebaskan pemimpin Republik. Upaya ini berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar di akhir 1949.

Harapan untuk Diplomasi Global

Dino berharap Prabowo dapat melanjutkan semangat ayahnya dalam memperjuangkan multilateralisme. “Multilateralisme saat ini sedang terpuruk di berbagai belahan dunia,” ujarnya, mengutip pernyataan yang dilaporkan ANTARA (20/9/2025).

Sementara itu, Hamdan Hamedan, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, menekankan pentingnya pidato Prabowo secara strategis. Presiden Indonesia dijadwalkan berbicara setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump. “Pidato ini disampaikan di saat perhatian dunia tertuju, mampu membentuk arah diskusi utama di Sidang Majelis Umum PBB,” jelas Hamdan.

Momen Penting Setelah Satu Dekade

Kehadiran langsung Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi istimewa mengingat Presiden Indonesia terakhir kali hadir secara fisik lebih dari 10 tahun lalu. “Ini momentum yang menegaskan kembali peran Indonesia di panggung diplomasi internasional dan komitmennya pada multilateralisme,” pungkas Hamdan.