PPP Tegaskan Netralitas DPP dalam Pemilihan Ketua Umum 2025-2030

Arwani Thomafi, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tidak ikut campur dalam proses pemilihan ketua umum untuk periode 2025-2030. Pernyataan ini disampaikannya di sela-sela Muktamar X PPP yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Kebebasan Hak Politik Anggota

Arwani menjelaskan bahwa sebagai Sekjen, ia memastikan musyawarah dalam Muktamar berjalan lancar tanpa intervensi. Menurutnya, seluruh anggota DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPD) PPP bebas menggunakan hak politik mereka, termasuk menjadi tim sukses calon ketua umum.

*”Teman-teman DPP tentu bebas, mau jadi tim sukses juga boleh. Nyatanya, banyak yang terlibat,”* ujar Arwani.

Tak hanya pengurus, elite PPP yang duduk di majelis partai juga disebut aktif mendukung berbagai tim sukses dalam muktamar kali ini. *”Ini hak politik mereka,”* tegasnya.

Mekanisme Pemilihan Ketua Umum

Berdasarkan draf yang disusun steering committee (SC) Muktamar X, terdapat 670 pihak yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum. Mereka terdiri dari perwakilan DPW, DPC, dan DPP.

*”DPP punya satu suara, badan otonom juga satu suara, masing-masing memiliki hak yang sama,”* jelas Arwani.

Suasana Memanas Jelang Muktamar

Muktamar X PPP, yang bertujuan memilih ketua umum baru, sempat diwarnai ketegangan. Dua kubu saling bersaing dengan slogan berbeda—satu sisi mengusung *”perubahan”* dengan calon baru, sementara lainnya mendorong Mardiono untuk tetap memimpin.

Tiga nama yang disebut sebagai kandidat kuat adalah:
– Muhammad Mardiono (Plt Ketua Umum PPP),
– Agus Suparmanto (mantan Menteri Perdagangan),
– Husnan Bey Fananie (mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan).

Agus, meski bukan kader PPP, disebut memiliki dukungan kuat dari mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Gus Rommy).

Baca juga: [Berita Teknologi Terkini](https://www.dapetblog.com/category/tech-news/)