Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Dominasi Koalisi dan Tantangan Demokrasi

Satu tahun telah berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia dalam suasana politik yang nyaris tanpa oposisi. Hampir seluruh partai politik besar bergabung dalam barisan pendukung pemerintah, membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menguasai sekitar 81% kursi DPR.

PDI-P: Bukan Oposisi, Tapi “Penyeimbang”?

Satu-satunya partai besar di luar pemerintahan adalah PDI-P, yang enggan menyandang label oposisi. Alih-alih, partai ini menyebut diri sebagai “mitra strategis” atau “penyeimbang”—siap mendukung kebijakan pro-rakyat sekaligus mengkritik jika dianggap melenceng dari nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, PDI-P kerap dinilai terlalu lunak terhadap pemerintah, mengurangi daya kritis yang diharapkan.

Risiko Melemahnya Kontrol terhadap Kekuasaan

Dominasi partai pendukung pemerintah ditambah minimnya perlawanan dari PDI-P memunculkan kekhawatiran di kalangan pengamat. Sistem check and balances terancam melemah, terlihat dari beberapa momen seperti:

• Penerimaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sempat terjadi kasus keracunan,
• Pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi tanpa pengawasan ketat dari parlemen.

Tantangan ke Depan: Koalisi dengan Rakyat

Pengamat menekankan, pemerintahan ke depan tak hanya perlu fokus pada stabilitas politik elite, tetapi juga harus mampu “berkoalisi dengan publik”. Artinya, kebijakan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjaga harmoni di antara partai pendukung. Tanpa kontrol yang kuat, demokrasi Indonesia berisiko kehilangan esensinya.