Presiden Percepat Elektrifikasi 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pengadaan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang masih gelap gulita. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Rapat tersebut tidak hanya membahas evaluasi program ekonomi 2025, tetapi juga mempersiapkan kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Salah satu fokus utamanya adalah pemerataan akses listrik sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan.

Target Elektrifikasi hingga 2030
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, proyek elektrifikasi ini ditargetkan rampung pada 2029–2030. “Presiden memerintahkan agar segera dialokasikan anggarannya. Kami akan mulai dengan perubahan APBN 2025 dan memasukkannya secara penuh di 2026,” ujarnya.

Anggaran untuk proyek ini masih dalam tahap penghitungan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat kecil di daerah terpencil. “Ini bukan soal hitung-hitungan ekonomi, tapi tentang pemenuhan hak dasar rakyat,” tegasnya.

Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran
Selain elektrifikasi, rapat juga membahas penyesuaian subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan sistem berbasis komunitas dengan pengendalian kuota solar bersubsidi. “Kami akan gunakan data tunggal dari BPS dan mengatur kuota secara ketat. Teknisnya akan dibahas setelah APBN disahkan,” jelas Bahlil.

Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bantuan energi benar-benar menjangkau yang membutuhkan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.