Presiden Prabowo Minta Komisi Reformasi Polri Terbuka pada Aspirasi Publik, Termasuk Konten Kreator

Presiden Prabowo Subianto mendorong Komisi Percepatan Reformasi Polri agar mengedepankan transparansi dan inklusivitas dalam menyerap masukan masyarakat. Tidak hanya dari tokoh nasional, suara kreator digital seperti YouTuber juga diharapkan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan reformasi. Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menekankan bahwa pendekatan partisipatif ini penting untuk merumuskan langkah-langkah perubahan yang tepat sasaran.

Forum Diskusi dan Pantauan Media Sosial Jadi Prioritas

Komisi berencana mengadakan serangkaian diskusi terbuka sekaligus memantau dinamika opini publik di platform digital, termasuk YouTube. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Komposisi dan Dasar Hukum

Komisi yang terdiri dari 10 anggota ini resmi dilantik oleh Presiden Prabowo pada Jumat (7/11/2025) melalui Keppres Nomor 122/P Tahun 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya kerja komisi dalam mempercepat transformasi institusi Polri.

Tanggal: Sabtu, 08 November 2025