Menu Bergizi Tanpa Ahli Gizi: Kontroversi Kebijakan yang Memicu Protes

Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, tentang tidak perlunya ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai ucapan tersebut mengabaikan pentingnya keahlian teknis dan prinsip ilmiah dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Kekhawatiran utama muncul ketika program yang menyasar gizi anak-anak justru berpotensi dijalankan oleh tenaga non-profesional dengan pelatihan singkat, tanpa melibatkan pakar yang kompeten.

Pertarungan antara Kepentingan Politik dan Standar Profesional

Meski Cucun telah meminta maaf, insiden ini menyoroti kecenderungan kebijakan publik yang lebih mengutamakan kemudahan pelaksanaan daripada kualitas. Banyak pihak menilai, keputusan semacam ini bisa membuka celah bagi kompromi yang membahayakan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak sekolah.

Pentingnya Fondasi Ilmiah dalam Kebijakan Kesehatan

Artikel ini menggarisbawahi bahwa program nasional terkait gizi dan kesehatan harus berpegang pada standar keilmuan, bukan sekadar pertimbangan politis. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya mudah diimplementasikan, tetapi juga mampu menjamin manfaat optimal bagi penerimanya. Tanpa itu, risiko kesalahan dalam pemenuhan gizi bisa berujung pada masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan.