Masalah truk Over Dimension and Over Loading (ODOL) terus menjadi momok dalam industri logistik Tanah Air. Tak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, praktik ini juga menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara.

Kerugian Mencapai Rp47,43 Triliun per Tahun

Data terbaru dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa kerusakan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota akibat truk ODOL menelan kerugian hingga Rp47,43 triliun setiap tahunnya. Angka fantastis ini menunjukkan betapa besar dana negara yang terbuang sia-sia, padahal bisa dialokasikan untuk proyek infrastruktur lainnya.

Akibat beban berlebih yang dibawa truk ODOL, kondisi jalan menjadi lebih cepat rusak. Hal ini memperpendek masa pakai jalan sekaligus meningkatkan biaya perawatan. Padahal, jalan merupakan tulang punggung distribusi barang dan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia.

Ancaman bagi Keselamatan dan Daya Saing Ekonomi

Djoko Setijowarno, Wakil Ketua MTI Pusat, menekankan bahwa pemerintah harus segera bertindak tegas. “Kerugian Rp47 triliun per tahun bukan angka main-main. Jika ODOL terus dibiarkan, bukan hanya infrastruktur yang hancur, nyawa manusia juga terancam, dan daya saing bangsa semakin tergerus,” tegas Djoko kepada Kompas.com, Jumat (26/9/2025).

Selain merugikan negara, praktik ODOL juga berdampak pada tingginya biaya logistik nasional. Indonesia dinilai belum memenuhi standar perdagangan bebas ASEAN, sehingga efisiensi distribusi barang terhambat.

Data Polri yang diolah Bappenas menunjukkan bahwa 10,5% kecelakaan lalu lintas melibatkan truk angkutan barang, menempati peringkat kedua setelah kecelakaan sepeda motor. Dampaknya tidak hanya kerugian materi, tetapi juga tingginya angka korban jiwa.

Target Zero ODOL 2027

Pemerintah mencanangkan kebijakan Zero ODOL pada 2027. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Pembangunan Wilayah, sejumlah langkah tengah disiapkan, mulai dari pemberantasan pungutan liar, peningkatan kesejahteraan pengemudi, hingga penyelarasan regulasi lintas sektor.

“Tidak ada solusi yang muncul dari diam. Meski langkah awal belum sempurna, itu adalah pintu menuju perubahan. Begitu pula dengan ODOL, penertibannya harus dimulai sekarang,” tambah Djoko.

Dengan kerugian negara yang mencapai puluhan triliun per tahun, penghapusan ODOL menjadi langkah penting untuk menghemat anggaran sekaligus meningkatkan keselamatan dan efisiensi logistik nasional.