Prioritas Utama: Selamatkan Anak-Anak dari Keracunan Massal Akibat Program MBG

Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa fokus utama mereka dalam menangani kasus keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah memastikan keselamatan anak-anak agar tidak ada korban tambahan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menanggapi desakan agar DPR mendorong Presiden Prabowo menghentikan program tersebut.

Evaluasi Sistem untuk Cegah Pengulangan Kasus

Charles menekankan bahwa langkah terpenting saat ini adalah memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. “Tugas kami adalah memastikan anak-anak terlindungi dari keracunan. Namun, tanpa perubahan sistem, risiko ini akan terus ada,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025).

Keputusan akhir mengenai kelanjutan MBG, menurutnya, sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Komisi IX hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program.

BLT Sudah Ada, BGN Tolak Ganti MBG dengan Bantuan Tunai

Charles menjelaskan bahwa Komisi IX tidak memiliki wewenang untuk meminta penghentian program secara langsung. “Jika ada usulan seperti dari JPPI agar Presiden menghentikan MBG, forum ini bukan tempatnya. Mitra kami adalah BGN, dan tugas kami adalah mengawasi serta mengevaluasi kinerja mereka,” jelasnya.

Selama pemerintah masih menilai MBG sebagai program strategis, Komisi IX akan terus memantau pelaksanaannya. Tujuannya, meningkatkan kualitas program sekaligus mencegah terulangnya insiden keracunan.

Desakan Penghentian MBG dari Jaringan Pemantau Pendidikan

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX menyampaikan desakan penghentian MBG kepada Presiden Prabowo. “Kami meminta Presiden menghentikan program ini demi keselamatan anak-anak. Jangan biarkan ambisi politik mengorbankan masa depan mereka,” tegas Koordinator JPPI Ari Hadianto dalam RDPU.

Ari menegaskan bahwa kasus keracunan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola BGN. “Ini terjadi di berbagai daerah. Hentikan sekarang juga,” tambahnya.

Moratorium Jadi Solusi Jangka Pendek

Peneliti Monash University Grace Wangge juga mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap MBG semakin menipis akibat kasus yang terus berulang. “Sudah sembilan bulan, tindakan darurat diperlukan,” ujar Grace.

Di tengah dinamika ini, Kompas.com tetap berkomitmen menyajikan informasi akurat. Pantau terus perkembangan terbaru melalui Aplikasi Kompas.com. Unduh di sini.