Dialog Mahasiswa dan Pemerintah: Aspirasi 17+8 hingga Penolakan Militerisme

Suasana Istana Kepresidenan Jakarta ramai pada Kamis malam (4/9/2025) saat puluhan perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan sejumlah pejabat tinggi. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 30 delegasi dari organisasi seperti Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI. Turut mendampingi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

Respons Pemerintah Terhadap Tuntutan 17+8

Pertemuan ini berlangsung sehari setelah DPR RI juga menerima delegasi mahasiswa, termasuk BEM SI Kerakyatan, di Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPR Suami Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat. Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, mengonfirmasi bahwa baik Mendikti maupun Mensesneg sepakat untuk mengakomodasi tuntutan tersebut.

Penolakan Kuat Terhadap Militerisme

Dalam kesempatan yang sama, BEM SI Kerakyatan menegaskan pentingnya supremasi sipil dan penolakan terhadap militerisme. Tuntutan ini muncul setelah aksi demonstrasi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025), yang awalnya menuntut penghapusan tunjangan irasional anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan senilai Rp50 juta.

Desakan Pembentukan Tim Investigasi Makar

Mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang disebut-sebut menunggangi aksi demo. Permintaan ini merespons pernyataan Prabowo usai pertemuan dengan para ketua partai dan menteri di Istana pada Minggu (31/8/2025). Demo sebelumnya sempat ricuh, disertai pembakaran fasilitas umum seperti halte TransJakarta dan stasiun MRT, serta penjarahan rumah sejumlah pejabat.

Percepatan RUU Perampasan Aset dan Pembebasan Aktivis

Selain itu, mahasiswa mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan menuntut pembebasan aktivis yang ditangkap polisi, seperti Delpedro Marhaen (Lokataru Foundation) dan Syahdan (Admin #GejayanMemanggil). Mereka menilai penangkapan aktivis sebagai bentuk kriminalisasi, sementara polisi seharusnya fokus pada pelaku perusakan.

Janji Pemerintah untuk Mendengarkan Aspirasi

Mensesneg Prasetyo Hadi berjanji mempelajari semua masukan dari mahasiswa dan menyampaikan apresiasi atas dialog tersebut. Ia juga mengabarkan bahwa Presiden Prabowo, yang berhalangan hadir karena acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, menyampaikan salam untuk para mahasiswa.

Proses Hukum Terhadap Kasus Kematian Driver Ojol

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa proses hukum terhadap anggota Brimob yang terlibat dalam insiden kematian driver ojek online tetap terbuka setelah sidang etik. Yusril menekankan bahwa langkah pidana akan diambil jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Pertemuan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dan mahasiswa untuk mencari solusi atas berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan.