Federasi Serikat Karyawan Indonesia (Faktor) kembali memperjelas sikapnya pada terbitnya Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Perpu itu akan gantikan UU Cipta Kerja.
Presiden Faktor Mirah Sumirat menjelaskan pemerintahan dan DPR tidak berhasil penuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk lakukan pembaruan dalam 2 tahun, selanjutnya malah memaksa pemerlakukan Undang Undang Cipta Kerja lewat Perpu.
Liga Inggris Brentford versus Liverpool 3-1 Klopp Tuding Pemain Musuh Mainkan Ketentuan
“Ini siasat untuk memaksa kebutuhan pemodal,” katanya dalam info tercatat pada Senin, 2 Januari 2023.
Adapun Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah sah menandatangani Perpu Cipta Kerja dan umumkan penerbitannya pada 30 Desember 2022. Sementara, MK sudah memutuskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat formal. Amar keputusan MK mengeluarkan bunyi beleid sapu jagat itu inkonstitusional bersyarat dan pemerintahan dan DPR dikasih waktu sampai 2 tahun untuk melakukan perbaikan.
Faktor juga menuntut pemerintahan menggagalkan Perpu ini. Mirah minta pemerintahan menukarnya dengan penerbitan Perpu Penangguhan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, dan berlakukan kembali Undang Undang yang ada saat sebelum ada Undang Undang Cipta Kerja. Ini, katanya, untuk jamin hak kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk memberi keadilan dan kejelasan hukum.
Penerbitan Perpu Cipta Kerja saat DPR masih reses membuat anggota dewan tidak dapat mengulas beleid itu.
Informasi terbaru usaha pada siang hari ini diawali dari KSPSI yang menyebutkan Presiden Jokowi mengkhianati konstitusi karena menandatangani Perpu Cipta Kerja.
Beberapa perusahaan di Australia menambahkan hari liburan dua hari seminggu, berlainan dengan Perppu Cipta Kerja di Indonesia.
Bhima Yudhistira ungkap tidak ada agunan investasi akan bertambah selesai ditekennya Perpu Cipta Kerja.
KSPSI menyebutkan Presiden Jokowi mengkhianati konstitusi dengan menandatangani Perpu Cipta Kerja. Ini penuturannya.
Informasi paling populer ekonomi dan usaha sejauh Senin tempo hari 2 Januari 2023, diawali dari jejeran biaya yang naik di tahun 2023.
Saran pemakzulan Presiden Jokowi sesudah terbitnya Perpu Cipta Kerja tidak mendapatkan tanggapan dari DPR. Konsolidasi simpatisan pemerintahan gendut di dewan.
Federasi Serikat Karyawan Indonesia (Faktor) menampik Perpu Cipta Kerja.
Federasi Serikat Karyawan Indonesia (Faktor) menuntut pemerintahan menggagalkan Perpu Cipta Kerja.