Di tengah Rapat Paripurna DPR-RI Ke-1 Tahun Sidang 2025-2026, Ketua DPR-RI menegaskan bahwa seluruh menteri wajib mengikuti visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, bukan menjalankan agenda pribadi. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

RPJMN Sebagai Pedoman Utama

Puan, sapaan akrab Ketua DPR-RI, menjelaskan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai panduan resmi pembangunan lima tahun ke depan. “RPJMN bukan sekadar dokumen perencanaan biasa, melainkan penjabaran strategis dan teknis dari visi misi presiden yang tertuang dalam Asta Cita,” ujarnya pada Kamis (15/8/2025).

Dia menegaskan bahwa RPJMN harus menjadi acuan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. “Tidak ada visi-misi menteri yang berdiri sendiri. Semua harus selaras dengan arahan presiden,” tegas Puan.

Pembangunan Butuh Konsistensi

Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa pembangunan nasional bukanlah proses instan yang bisa memberikan hasil dalam sekejap. Dibutuhkan waktu, konsistensi, dan keberlanjutan agar dampaknya benar-benar terasa.

“Kebijakan yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, sebaik apa pun tampaknya hari ini, justru berpotensi menjadi beban negara di masa depan,” pungkasnya. Dengan demikian, keselarasan antara seluruh elemen pemerintahan dalam menjalankan RPJMN menjadi kunci keberhasilan pembangunan.