Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menentang rumor yang menyebutkan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau dikenali Perpu Cipta Kerja, memperkenankan pebisnis lakukan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak sepanjang umur. Rumor itu menjadi satu diantara point warga menampik Perpu itu.
“Berkenaan rumor PKWT, rupanya tidak betul ada wawasan yang seakan PKWT bisa dikontrak sepanjang umur. Hal itu jelas sudah dalam Perpu Cipta Kerja,” kata Afriansyah dalam penjelasannya, Jumat, 3 Maret 2023.
Tolak Perpu Cipta Kerja yang Ditetapkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Pekerja
Afriansyah menerangkan Perpu Cipta Kerja mempunyai tujuan untuk jamin supaya semua warga dapat memperoleh imbalan dan tindakan yang adil dan pantas dalam jalinan kerja. Bahkan juga, Afriansyah menyebutkan Perpu Cipta Kerja ikut atur masalah tenaga kerja asing.
“Didalamnya Perpu Cipta Kerja berisi intisari ketenagakerjaan yang lain ditata dalam UU Ciptaker, seperti berkaitan dengan TKA, kesepakatan kerja waktu tertentu dan lain-lain.” katanya.
7 Tugas dengan Upah Paling tinggi di Dunia Ada Pilot dan Pakar Bedah
Afriansyah mengharap kehadiran Perpu Cipta Kerja dapat memperkuat esensial ekonomi Tanah Air. Dia mengeklaim Perpu itu nanti dapat jaga daya saing Indonesia dengan negara lain.
Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Pekerja di 100 Ribu Pabrik Akan Berhenti Nasional
“Dengan tingginya ketidakjelasan ekonomi dunia, terus menggerakkan kita untuk dapat menyesuaikan akan peralihan” kata Afriansyah.
Awalnya, Presiden Partai Pekerja Said Iqbal menyebutkan Perpu Cipta Kerja tidak memberi kejelasan untuk beberapa karyawan, intinya masalah kontrak. Ini yang membuat Iqbal merencanakan melangsungkan tindakan besar saat DPR RI menetapkan Perpu Cipta Kerja di Sidang Pleno pada 14 Maret 2023.
“Orang dikontrak dapat sepanjang umur meskipun dalam ketentuan pemerintahan terbatasi lima tahun kontrak, tetapi masanya tidak,” kata Said.
Menurut Said, ketentuan kontrak kerja yang ditata dalam Perpu Cipta Kerja banyak memiliki pemahaman, hingga bisa bikin rugi karyawan kontrak mengenai masa datang kerjanya.
“Dapat dikontrak ini hari, satu minggu dikontrak esok dikeluarkan tidak gunakan pesangon, satu bulan dikontrak dikeluarkan tidak gunakan pesangon, tidak ada agunan kesehatan, tidak ada agunan pensiun,” kata Said.
Demonstrasi pada 14 Maret 2023, kata Said, akan dilaksanakan oleh massa dengan tindakan long march dari Bandung dan Cilegon ke arah Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Said menjelaskan di sejauh tindakan long march dari Bandung dan Cilegon ke arah Jakarta, akan dibuatkan tuntutan berbentuk kartu kelas karyawan dan masyarakat kecil menampik Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Said menyebutkan faksinya menarget 1 juta kartu tuntutan yang hendak diberikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pimpinan DPR.
“Diperkirakan pada 10-14 Maret (5 hari). Lewat kota-kota, dan tiap kota yang dilewati akan disongsong oleh beberapa ratus sampai beberapa ribu massa pekerja, yang lakukan tindakan long march itu,” kata Said.
Opsi Editor: Tolak Keputusan Penangguhan Pemilu, Partai Pekerja Akan Kerjakan Tindakan Besar
Informasi Seterusnya
Meresmikan Pasar Masyarakat dan Tematik di Mojokerto, Mendag Zulkifli Hasan: Pasar Urat Nadi Ekonomi Masyarakat
12 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Tolak Perpu Cipta Kerja yang Ditetapkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Pekerja
Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Pekerja di 100 Ribu Pabrik Akan Berhenti Nasional
Terbaru: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Pekerja Akan Kerjakan Judicial Ulasan ke MK
Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: DPR Tidak berhasil Sebagai wakil Kebutuhan Masyarakat
Tolak UU Cipta Kerja, Pekerja Akan Kerjakan Judicial Ulasan ke MK dan Demonstrasi Setiap Minggu di DPR
Dua Menko Jokowi Beri komentar Perpu Cipta Kerja Jadi UU
Referensi Informasi
Mahfud Md dan PPATK Kuak Kasus Transaksi bisnis Menyangsikan ke Khalayak, Anggota DPR Sangka Ada Pola Politik
47 menit yang lalu
Sorak Sorai Aktivis dan PRT Selesai RUU PPRT Ditetapkan Jadi Saran Ide DPR
5 jam yang lalu
Tempo.co Capai Penghargaan Baznas Award 2023
6 jam yang lalu
Masalah Calon Menpora Baru, Airlangga Hartarto: Ada yang Muda, Pria, dan Wanita
7 jam yang lalu
Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini Kata Mahfud Md
8 jam yang lalu
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
9 jam yang lalu
Pesan Jokowi ke Anak Muda Papua: Tidak boleh Berpikiran Semua Ingin Jadi PNS
12 jam yang lalu
Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang
12 jam yang lalu
Kata Bamsoet dan Mahfud MD Masalah Penangguhan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?
14 jam yang lalu
Ibas Demokrat Berharap Anwar Usman Obyektif Jadi Ketua MK, Tidak Manut Kekuasaan
16 jam yang lalu
Tolak Perpu Cipta Kerja yang Ditetapkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Pekerja
2 jam yang lalu
Minimal ada sembilan catatan penampikan kelompok pekerja atas legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi UU. Apa sembilan catatan itu?
Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Pekerja di 100 Ribu Pabrik Akan Berhenti Nasional
5 jam yang lalu
Sekitar lima juta pekerja dari 100 pabrik direncakan berhenti nasional menampik disahkankannya Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja.
Terbaru: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Pekerja Akan Kerjakan Judicial Ulasan ke MK
5 jam yang lalu
DPR menetapkan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang.
Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: DPR Tidak berhasil Sebagai wakil Kebutuhan Masyarakat
6 jam yang lalu
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien memandang legitimasi Perpu Cipta Kerja sebagai cara ngotot di tengah-tengah banyak penampikan dari warga.
Tolak UU Cipta Kerja, Pekerja Akan Kerjakan Judicial Ulasan ke MK dan Demonstrasi Setiap Minggu di DPR
6 jam yang lalu
Cara partai pekerja dalam menampik pengesaran UU Cipta Kerja, judicial ulasan dan demonstrasi tiap minggu
Dua Menko Jokowi Beri komentar Perpu Cipta Kerja Jadi UU
7 jam yang lalu
Dua Menko Jokowi menyikapi legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang oleh DPR RI. Apa respon mereka?
PKS dan Demokrat Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang
7 jam yang lalu
Legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi Undang-Undang diwarnai penampikan dari Fraksi PKS dan Demokrat. Kenapa?
Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini Kata Mahfud Md
8 jam yang lalu
Mahfud MD menyikapi legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang oleh DPR RI.
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini 3 Kekuatan Resikonya Menurut Ahli
9 jam yang lalu
Legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja dipandang memiliki kandungan 3 bahaya
2 Tahun UU Cipta Kerja Keluar, Airlangga Claim Aktualisasi Investasi Asing di RI Paling tinggi Ke-2 di Asia Tenggara
9 jam yang lalu
Menteri Airlangga Hartarto mengeklaim akseptasi investasi asing ke Indonesia bertambah cepat semenjak UU Cipta Kerja diedarkan 2 tahun kemarin.
Paling populer di Nasional
Panggilan untuk Presiden RI dari Sukarno sampai SBY, APDESI Persiapkan Jokowi Bapak Pembangunan Dusun
17 jam yang lalu
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Pleno
13 jam yang lalu
PDIP Sebutkan Tatap muka Jokowi dan Megawati Menghasilkan Kesepakatan Masalah Pimpinan yang Berkaitan
20 jam yang lalu
Jokowi Ingin Kepimpinannya Terus-menerus, Hasto PDIP: Tidak boleh Sampai Seperti Terjadi di Jakarta
22 jam yang lalu
Profile Guntur Hamzah, Hakim MK yang Mushalla Code Etik dalam Kasus Perubahan Keputusan MK
15 jam yang lalu
21 jam yang lalu
Kilas Kembali Pengangkatan Guntur Hamzah Jadi Hakim MK yang Penuh Pro-kontra
14 jam yang lalu
Polisi Tangkap Aktor Mutilasi di Wisma Kaliurang Sleman, Pola Masih Kabur
6 jam yang lalu
Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini Kata Mahfud Md
8 jam yang lalu
Deretan Pro-kontra Perpu Cipta Kerja yang Akan Ditetapkan DPR Hari Ini
17 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Meresmikan Pasar Masyarakat dan Tematik di Mojokerto, Mendag Zulkifli Hasan: Pasar Urat Nadi Ekonomi Masyarakat
12 menit yang lalu
Kerahkan Paskibraka, BPIP Siap Hindari Stunting dengan Kampanye #CukupDuaTelur
35 menit yang lalu
KPK Sebutkan Penyediaan Barang dan Jasa Tempat Basah untuk Korupsi
47 menit yang lalu
Ketua MPR Uraikan Urgensi PPHN
1 jam yang lalu
Ketua Umum IMI Mengajak Hyundai Bantu Perang Bintang
1 jam yang lalu
Mahfud Md dan PPATK Kuak Kasus Transaksi bisnis Menyangsikan ke Khalayak, Anggota DPR Sangka Ada Pola Politik
2 jam yang lalu
Rapat Masalah Transaksi bisnis Menyangsikan dengan PPATK, DPR Saran Wujud Pansus
2 jam yang lalu
Berubah, MIND ID Konsentrasi Taktikc Holding, INALUM Konsentrasi Hilirisasi Aluminium
3 jam yang lalu
Baznas Award 2023, Ma’ruf Amin: Fondasi Perkokoh Ekosistem Zakat Nasional
3 jam yang lalu
Bedah Buku di Kampus Terbuka, Bamsoet Tegaskan Keutamaan PPHN