Pemerintah Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru dengan penguatan struktur koordinasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan telah menerima Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuknya sebagai ketua tim koordinasi program ini. Perubahan ini menandai penataan ulang mekanisme pengelolaan MBG untuk memastikan efektivitas dan keamanan distribusi.

Pembagian Peran dalam Struktur Baru

Dalam skema terbaru, Badan Gizi Nasional (BGN) akan bertindak sebagai pelaksana program, sementara pengawasan dibagi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini diharapkan memperketat standar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Kasus Keracunan dan Langkah Penanganan

Program MBG sempat tercoreng oleh sejumlah insiden keracunan makanan. Data menunjukkan lebih dari 6.457 orang terdampak hingga akhir September 2025. Menanggapi hal ini, pemerintah mengambil beberapa tindakan tegas, antara lain:

• Menutup dapur umum (SPPG) yang bermasalah.
• Memperketat sertifikasi higienitas dan sanitasi (SLHS).
• Mengevaluasi sistem pengolahan makanan dan limbah dapur.
• Merencanakan rekrutmen juru masak terlatih untuk BGN.

Presiden Prabowo juga menyoroti capaian program, dengan lebih dari 1,4 miliar porsi MBG telah didistribusikan sejak 6 Januari 2025. Namun, ia menekankan perlunya penyesuaian target agar lebih realistis dan terukur.