Jakarta – Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) revisi Undang-Undang Hak Cipta di DPR RI pada Rabu (27/8/2025) sempat memanas setelah Ahmad Dhani berulang kali menyela pembicaraan Ariel Noah dan Judika. Ketegangan memuncak ketika Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memberi teguran keras kepada Dhani dan mengancam mengeluarkannya dari ruangan jika terus mengganggu jalannya diskusi.

Momen ini terjadi setelah Willy, yang mewakili Vibrasi Suara Indonesia (VISI), memberikan kesempatan kepada Ariel untuk menyampaikan pendapat. Dengan nada tenang, Ariel mengungkapkan kebingungan para penyanyi terkait mekanisme perizinan pertunjukan yang dinilai tidak jelas.

“Ada pernyataan bahwa izin harus diperoleh sebelum pertunjukan, dan dulu penyanyilah yang harus mengurusnya,” ujar Ariel. Ia mempertanyakan apakah aturan ini berlaku untuk semua jenis panggung, mulai dari pentas sekolah hingga pertunjukan di kafe. “Di undang-undang tidak ada klasifikasi jelas. Penyanyi seperti apa yang wajib izin? Yang dibayar mahal saja atau semua?” tambahnya.

Tak lama setelah Ariel selesai berbicara, Dhani yang awalnya duduk di barisan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) berpindah ke kursi jajaran DPR dan meminta izin untuk menanggapi.

“Pak Ketua, boleh saya jawab sebagai anggota DPR?” tanyanya.

Namun, Willy langsung menolak. “Tidak perlu dijawab. Ini bukan forum berbalas pantun,” tegasnya.

Dhani bersikeras, menyatakan bahwa isu tersebut sudah pernah dibahas sebelumnya. “Ini sudah dibicarakan kemarin,” katanya.

Willy tetap pada pendiriannya, menegaskan bahwa RDPU bertujuan mengumpulkan masalah, bukan berdebat. “Tidak apa-apa. Piyu juga menyampaikan hal serupa. Ini untuk memperjelas poin kita,” ujarnya.

Suasana sempat mencair ketika Dhani mengakhiri interupsinya dengan candaan, “Ya sudah, nanti saya chat Ariel lewat WA saja,” yang disambut tawa peserta rapat.

Namun, ketegangan kembali muncul saat Judika berbicara. Penyanyi itu menceritakan pengalamannya di panggung dan pentingnya royalti bagi pencipta lagu.

“Saya selalu mencantumkan dalam kontrak bahwa royalti harus dibayarkan ke pencipta lagu. Saya sendiri juga pencipta, dan banyak musisi daerah yang merasakan hal sama,” ujar Judika.

Ia menilai masalah utama bukan hanya izin tampil, tetapi juga sistem pengelolaan royalti yang belum optimal. “Kalau Mas Piyu bilang harus ada izin sebelumnya, tidak masalah. Tapi di lapangan, ekosistemnya masih bermasalah,” lanjutnya.

Dhani kembali menyela dengan pertanyaan tajam, “Masalahnya di mana?”

Judika terdiam sejenak sebelum menjawab singkat, “Gimana?”

Willy segera turun tangan, menegur Dhani dengan tegas. “Mas Dhani, saya ingatkan, saya pimpinan di sini. Jika terus mengganggu, kami berhak mengeluarkan Anda,” katanya.

Ruang rapat kembali hening, dan Judika melanjutkan dengan lebih tenang. Ia menekankan bahwa pencipta lagu ingin karyanya dinikmati banyak orang, tetapi hak ekonomi dan moral harus tetap dilindungi.

“Kalau hak ekonomi tidak terpenuhi, kita harus tahu masalahnya. Sistem pengelolaan royalti masih lemah, dan itu yang harus jadi fokus,” tegas Judika.

Komisi XIII Ambil Alih Revisi UU Hak Cipta

Di tengah ketegangan, Willy mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI sepakat memindahkan pembahasan revisi UU Hak Cipta dari Badan Legislasi (Baleg) ke Komisi XIII.

Revisi ini sebelumnya diusulkan secara perorangan oleh Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Ahmad Dhani, dan masuk dalam Prolegnas prioritas 2025.

“Dengan hormat, kami akan mengambil alih pembahasan ke Komisi XIII agar lebih cepat. Namun, status mereka sebagai pengusul tetap berlaku,” jelas Willy.

Wakil Ketua Baleg, Martin Manurung, menambahkan bahwa masukan dari pembahasan awal di Baleg bisa digunakan Komisi XIII sebagai bahan revisi.

“Yang penting selesai tahun ini, jangan sampai molor ke tahun depan,” ujarnya.

Komisi XIII juga meminta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), AKSI, dan VISI mengirimkan masing-masing tiga perwakilan untuk tim perumus revisi UU.

“Mereka akan jadi mitra DPR untuk mempercepat penyusunan pasal-pasal,” kata Willy.

DPR menargetkan revisi UU Hak Cipta rampung dalam dua bulan ke depan, bersama pemerintah dan pemangku kepentingan industri musik.