Pemerintah Tutup Sementara Dapur Makan Bergizi Gratis yang Bermasalah

Sebagai respons terhadap kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah. Langkah ini diambil sembari dilakukan evaluasi dan penyelidikan mendalam.

“SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara waktu untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Zulkifli memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Kami menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” ujar Zulkifli.

Dalam rapat tersebut, disepakati perlunya percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kedisiplinan, kualitas, dan kompetensi juru masak di seluruh SPPG, tidak hanya di lokasi kejadian keracunan.

Data Kasus Keracunan dari BGN

Kepala BGN, Dadan Hindayana, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi selama pelaksanaan program MBG.

Dalam rentang waktu 6 Januari hingga 31 Juli 2025, tercatat 2.391 SPPG dengan 24 kasus keracunan. Sementara itu, dari 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 dengan 47 kasus keracunan.

“Data menunjukkan bahwa mayoritas kasus terjadi di SPPG yang baru beroperasi, di mana sumber daya manusia masih membutuhkan pengalaman lebih,” jelas Dadan dalam siaran persnya.