Warga Eks Kampung Kandang Terpaksa Beli Air Bersih dengan Harga Tinggi

Selama lebih dari satu dekade, ratusan keluarga di eks Kampung Kandang RT 09, RW 13, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Mereka terpaksa membayar Rp 22.000 per meter kubik karena akses air dari PAM belum masuk ke wilayah mereka sejak pembebasan lahan pada 2014.

Ketergantungan pada Sumber Air Tetangga

Tanpa jaringan PAM resmi, warga mengandalkan pasokan air dari RW 22 yang dikelola secara swasta. Air dari satu sumber PAM di RW 22 dialirkan melalui pipa ke sekitar 400 rumah di eks Kampung Kandang. Namun, harga yang dibebankan jauh lebih mahal dibandingkan tarif resmi.

Sawir (53), tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa dirinya harus membayar tagihan air hingga Rp 2,9 juta per bulan untuk 10 rumah kontrakannya. Sementara itu, warga lain rata-rata mengeluarkan Rp 500.000 hingga Rp 800.000 per bulan. Padahal, banyak di antara mereka yang menggantungkan hidup dari memulung botol plastik.

Upaya yang Sia-sia dan Ketidakpastian

Sawir mengaku telah berkali-kali mengajukan permohonan ke PAM Jaya agar akses air bersih resmi bisa masuk ke wilayahnya. Namun, hingga kini belum ada respons yang jelas. Padahal, jika terhubung dengan jaringan resmi, tarif air hanya sekitar Rp 5.000 per meter kubik—jauh lebih murah daripada yang harus mereka bayar saat ini.

Kompas.com telah menghubungi Corporate & Customer Communication Senior Manager PAM Jaya, Gatra Vaganza, untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban yang diberikan.

Sejarah Panjang Pembebasan Lahan

Sebelumnya, Kampung Kandang terdiri dari sekitar 1.600 rumah yang terbagi dalam tiga RT. Namun, pada 2012, kebakaran besar melanda kawasan ini. Dua tahun kemudian, PT Boga Bumi Persada selaku pemilik lahan membebaskan wilayah tersebut untuk pembangunan fasilitas umum, termasuk waduk dan jalur hijau.

Proses pembebasan tidak berjalan mulus. Sebagian warga telah menerima ganti rugi, tetapi masih ada sekitar 90 kepala keluarga yang belum mendapatkannya. Meski begitu, bangunan-bangunan baru kini bermunculan di lahan yang sebenarnya masih dalam status sengketa.

“Sebagian besar sudah dibebaskan dan dapat ganti rugi, tapi di sini masih ada yang belum. Sekarang jumlah rumah di sini sudah mencapai 400, banyak yang baru dibangun,” jelas Sawir.

Kondisi ini membuat kehidupan warga eks Kampung Kandang semakin terpuruk, di mana kebutuhan dasar seperti air bersih justru menjadi beban finansial yang berat.